Indeks Mk

Isi Putusan MK soal Pilkada 2024 menjadi kans PDIP maju sendirian di Jakarta.

KPU meyakini pelaksanaan putusan MK tak akan mengganggu persiapan Pilkada Serentak 2024.

Menurut Said Salahudin, Pasal 40 Ayat 3 UU Pilkada bertentangan dengan enam prinsip konstitusi yang tertuang dalam UUD Tahun 1945.

Mahfud MD menolak revisi UU MK karena pembahasan akan dilakukan pemerintah & DPR RI jelang Pemilu 2024.

Kuasa hukum dari PAN mengungkapkan dalam persidangan pencabutan permohonan ini atas arahan dari Zulkifli Hasan.

Teddy menantang partai politik yang menuding Partai Garuda mencuri suara untuk membuktikan kecurangan itu di depan hakim MK.

Guspardi sepakat dengan hakim MK yang memandang KPU tak serius menjalani sidang sengketa Pileg 2024.

Elza mengaku telah tiga kali maju menjadi caleg dan selalu gagal, sehingga berharap mukjizat dari MK & KPU bisa lolos ke DPR.

PDIP menuding 5.071 suara mereka diambil PAN dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2024 di daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat IV.

PPP harus mampu menunjukkan bukti yang mereka peroleh bisa mempengaruhi perubahan suara partai sehingga bisa lolos ke parlemen.

PPP menuding kehilangan suara di 3 dapil di Banten karena beralih ke Partai Garuda.

PPP dan PKB banyak berbincang-bincang tentang kebangsaan termasuk evaluasi Pemilu 2024 lalu.

Guspardi menuturkan, revisi UU Pemilu adalah sebuah keniscayaan untuk melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan.

Deretan saham yang dekat dengan Prabowo-Gibran pun mengalami pergerakan positif usai putusan MK.

Gus Ipul mengajak semua elemen bangsa untuk mengakhiri polemik atas hasil pemilihan umum dan memulai lembaran ishlah.

Arus lalu lintas di sekitar kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat kembali normal.

Hotman Paris Hutapea, menduga dua hakim konstitusi, Enny Nurbaningsih dan Saldi Isra selalu merugikan 02 dalam persidangan.

MK menilai jabatan yang diisi melalui pemilihan umum tidak dapat dikualifikasikan sebagal bentuk nepotisme.

Ruslan mengaku, rekayasa lalu lintas bakal diberlakukan secara situasional melihat eskalasi massa.

Pemerintah menjamin tidak melarang masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi di sekitar Gedung MK jelang putusan PHPU.