Indeks Mk

Airlangga Hartarto, enggan menanggapi langkah Megawati yang mengajukan diri sebagai amicus curiae ke MK terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Airlangga memastikan setiap bansos dari pemerintah tidak pernah memakai bungkus dengan warna tertentu.

Buwas menilai dicopot oleh Jokowi dari jabatan Dirut Bulog karena menjabat sudah lebih dari lima tahun.

Arief Hidayat menilai pergantian Dirut Bulog saat tahapan Pilpres 2024 berjalan mengindikasikan ada cawe-cawe yang dilakukan pemerintah.

MK memanggil empat menteri ke sidang sengketa Pilpres 2024 karena merasa tak elok menghadirkan Jokowi ke persidangan.

Koalisi Masyarakat Sipil mendorong agar MK bisa menghadirkan Presiden Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Kubu Ganjar-Mahfud mempertanyakan keistimewaan yang didapat Gibran yang menjadi cawapres dengan bantuan Presiden Jokowi.

Perangkat lunak Sirekap telah diaudit oleh dua lembaga yaitu BRIN dan BSSN.

Demokrat mewanti-wanti pemohon sengketa Pilpres 2024 agar tidak sembarangan melemparkan tuduhan.

Yudi mengakui sudah 20 tahun berkecimpung dalam dunia digital forensik dan sudah mengikuti sertifikasi.

Airlangga Hartarto siap bila MK mengundang jadi saksi sengketa hasil Pilpres 2024.

Timnas AMIN dan TPN Ganjar-Mahfud ingin menghadirkan Menkeu, Mensos, Mendag, dan Menko Perekonomian ke sidang sengketa Pilpres 2024.

Otto Hasibuan menilai dalil permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud ke MK terlalu luas.

Kuasa hukum memuji Ketua KPU Hasyim Asy'ari berhasil menyelenggarakan Pemilu 2024, meski dipanggil berkali-kali oleh DKPP.

Jokowi dituding menyalahgunakan kekuasaan untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

KPU juga enggan menanggapi dalil keterlibatan aparatur negara mengarahkan pilihan ke pasangan Prabowo-Gibran.

Menurut Mahfud MD, MK hanya menjadi Mahkamah Kalkulator bila hanya membahas perolehan suara Pilpres 2024.

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, mengakui, belum mendapatkan informasi dan pemberitahuan terkait Sri Mulyani yang akan menjadi saksi di MK.

Tim Hukum AMIN bakal menghadirkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Menteri Sosial, Tri Rismaharini dalam sidang sengket pilpres di MK.

Anies Baswedan mengeklaim seluruh partai di Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB dan PKS solid mendukung proses sengketa hasil Pemilu di MK.