tirto.id - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat, menyoroti pergantian Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) ke Bayu Krisnamurthi pada Desember 2023. Arief mencurigai ada faktor yang melatarbelakangi dicopotnya Buwas oleh Presiden Joko Widodo.
"Pada saat-saat kritis saya baca media massa, kepala Bulog diganti. Ada faktor apa yang melatarbelakangi?" ujar Arief dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Arief menanyakan hal tersebut kepada empat menteri yang menjadi saksi dalam sidang PHPU Pilpres 2024 hari ini di MK. Menurutnya, majelis perlu mendapatkan keterangan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
"Jadi di situ, Kepala Badan Pangan Nasional Pak Arief Prasetyo Adi, kemudian ada Kepala Bulog dan kaitannya dengan Kementerian Sosial, itu apa yang ada di balik itu? Kita ingin mengerti karena ini termasuk dalam juga masalah yang tadi cawe-cawe," tutur dia.
Menurut Arief, pergantian Dirut Bulog saat tahapan Pilpres 2024 berjalan mengindikasikan adanya cawe-cawe yang dilakukan pemerintah demi memenangkan salah satu paslon Pilpres 2024.
Arief memandang kebijakan harus sejalan dengan arah hukum. Tak hanya itu, hukum juga harus dibarengi dengan etika yang harus dijunjung. Maka itu, semua kebijakan yang terendus karena adanya pengaruh cawe-cawe harus ditindak.
"Kita dalam berhukum tidak hanya rule of law tapi rule of ethic," ucap Arief.
Seperti diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengangkat Bayu Krisnamurthi menjadi Direktur Utama Perum Bulog menggantikan Budi Waseso pada Desember 2023.
Wakil Menteri Perdagangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog.
Bayu Krisnamurthi diangkat melalui Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-341/MBU/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum Bulog.
Pada kesempatan yang sama, Arief menjelaskan bahwa sidang sengketa PHPU di Tanah Air mendapat perhatian internasional dari asosiasi Mahkamah Konstitusi (MK) sedunia.
Hal ini diketahui Arief ketika penugasan ke Venice, Italia, saat ada pertemuan biro MK sedunia.
"Saya hadir di sana, para Ketua Asosiasi MK yang hadir di situ dari seluruh dunia, mewakili benua-benua menanyakan kepada saya mengenai Pilpres dan Pileg di Indonesia," ucap Arief.
"Begini juga untuk pendidikan, karena sidang MK itu mendapat perhatian publik yang sangat luar biasa, tidak saja di nasional tapi juga internasional," imbuhnya.
Arief mengatakan, karena perhatian publik internasional cukup serius dengan sengketa PHPU di Tanah Air, dia berharap, kerangka hukum harus dijalankan sebaik-baiknya untuk ditegakkan.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Bayu Septianto
