Indeks Mk

Keyakinan TKN Prabowo-Gibran mematahkan dalil gugatan PHPU sebaiknya dibuktikan di Mahkamah Konstitusi.

"Dalam pokok permohonan, satu, mengabulkan permohonan para pemohon [Haris-Fatia] untuk sebagian," bunyi putusan nomor 78/PUU-XXI/2023.

MK akan mempertaruhkan citra lembaga saat menangani sengketa hasil Pemilu 2024 hingga mengeluarkan putusannya.

MK seharusnya berani dan lebih progresif dengan menentukan angka ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

Titi Anggraini mendorong Mahkamah berani menangani perkara lebih dari batas waktu demi mencari kebenaran substantif.

Titi Anggraini menyebut dua subtansi penting dalam putusan MK terkait uji materi UU Pilkada yang diajukan dua mahasiswa UI.

MK akhirnya menghapus ambang batas parlemen sebesar 4 persen dan menyarankan segera dilakukan perubahan. Simak penjelasan lengkap.

MK dan KPU berkoordinasi terkait jadwal mulai dibukanya pelaporan sengketa Pemilu 2024.

Berdasarkan penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan keterangan resmi yang menyebut Anwar Usman kembali menjadi Ketua MK.

TPN Ganjar-Mahfud berkomitmen untuk membuka kebenaran hingga ke Mahkamah Konstitusi terkait berbagai kecurangan di Pilpres 2024.

Anwar Usman disebut-sebut kembali menjadi Ketua MK. Simak penjelasan lengkap.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menangani 202 perkara dengan rerata durasi perampungan per permohonan adalah 52 hari.

MKMK akan menghadapi tantangan berat pada awal masa kerjanya, yaitu menghadapi laporan sengketa Pemilu 2024.

Presiden sebagai lembaga eksekutif punya hubungan dengan lembaga lainnya, mulai dari DPR, MK, MPR, MA, hingga DPD. Baca penjelasan lengkapnya di bawah ini.

Menurut Prabowo, MK harus independen, maka dia akan memperbaiki kualitas hidup hakim supaya tidak dapat intervensi.

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Pacul membantah revisi UU MK terkait putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres-cawapres dalam UU Pemilu.

MK, kata Denny Indrayana akan menguji ulang secara formil terkait batas usia capres-cawapres.

Hakim MK, Enny Nurbaningsih menuturkan, keputusan pengangkatan Suhartoyo menjadi Ketua MK sudah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peneliti PSHK menilai sikap Anwar Usman yang melayangkan surat keberatan administratif, bukan merupakan cerminan seorang negarawan.

Para hakim konstitusi masih membahas surat keberatan Anwar Usman atas pengangkatan Suhartoyo menjadi Ketua MK.