Indeks Mahkamah Konstitusi

Din Syamsuddin berharap putusan majelis hakim MK dalam perkara sengketa hasil Pilpres 2019 bisa memenuhi rasa keadilan. 

Moeldoko mengatakan, sekitar 40 ribu aparat TNI-Polri ikut mengamankan hasil putusan sengketa Pilpres di MK. Aksi itu diprediksi diikuti 3.000 orang. 

Polda Metro Jaya belum mengeluarkan izin aksi 'Halalbihalal 212 dan Tahlil Akbar 266' di kawasan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Menkopolhukam Wiranto menegaskan tidak ada massa yang diizinkan melakukan demonstrasi di sekitar Gedung MK menjelang putusan sengketa Pilpres 27 Juni.

Polda Metro Jaya mengerahkan 1.290 personel dan kembali menutup ruas jalan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi guna mengantisipasi aksi massa sebelum putusan sidang MK.

Mahkamah Konstitusi terdiri atas sembilan hakim konstitusi. Latar belakang mereka beragam akibat mekanisme pengusulannya.

Meski PA 212 mengemas aksi nanti dengan sebutan "bela agama", tujuan akhirnya tetap untuk mendesak MK menetapkan kemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Veri Junaidi menilai hakim MK telah memiliki putusan atas sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, karena mengeluarkan jadwal pembacaan putusan pada Kamis (27/6/2019) siang. 

MK pernah menganulir aturan hukum yang melarang warga yang dianggap terlibat Partai Komunis Indonesia menjadi calon anggota legislatif.

Tim Prabowo siap menerima apa pun yang diputus MK. Menurut pengamat, sikap itu bisa dikategorikan pasrah.

Bawaslu, KPU, juga DKPP, boleh-boleh saja datang ke acara tim sukses, sepanjang itu berkaitan dengan sosialisasi pemilu.

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menyampaikan putusan hakim MK terkait PHPU Pilpres 2019 masih sesuai dengan jadwal semula.

"Sepanjang aparat kepolisian beserta TNI bisa jaga keamanan, saya kira nggak akan mempan menekan MK," tandas Wakil Ketua TKN, Asrul Sani.

KPU menyatakan sudah menjadi kewajibannya sebagai penyelenggara pemilu untuk memenuhi undangan di acara pelatihan calon saksi yang digelar oleh TKN. 

Sidang pembacaan putusan perkara sengketa hasil Pilpres 2019 akan digelar Mahkamah Konstitusi pada 27 Juni mendatang.

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan putusan sidang sengketa Pilpres 2019 bisa saja dipercepat tergantung dengan kesiapan hakim.

Sejumlah catatan terkait sidang pilpres di MK disampaikan para ahli. Salah satunya bicara soal kemungkinan kecil gugatan diterima.

Kepolisian akan melakukan rekayasa lalu lintas dan menutup sejumlah jalan di sekitar Gedung MK jika terjadi pergerakan massa saat pembacaan putusan sidang sengketa hasil Pilpres 2019.  

Polda Metro Jaya menyatakan semua pihak dilarang menggelar aksi massa di jalanan depan Gedung MK. Pernyataan kepolisian itu merespons beredarnya poster acara Halalbihalal Akbar 212.

Bukti-bukti yang diajukan oleh kubu Prabowo-Sandiaga dalam sidang MK dinilai tidak kuat.