Indeks Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi akan tetap menyidangkan gugatan Berkarya meski pimpinan partai tersebut membantah telah mengajukannya.

DPP Partai Berkarya membantah telah memberi kuasa kepada Nimran Abdurrahman & Partners untuk mengajukan sengketa hasil Pileg 2019 ke Mahkamah Konstitusi.

Tiga panel hakim masing-masing diketuai hakim Anwar Usman,  I Dewa Gede Palguna, dan Aswanto

KPU siap menghadapi 260 gugatan sengketa pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tim hukum BPN telah menyarankan agar masalah pilpres ini tidak dibawa ke Mahkamah Internasional dan Prabowo mengikuti saran tersebut.

Pasal 10 Ayat (1) Huruf d Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan putusan MK tentang sengketa hasil pilpres bersifat final.

Yusril menyatakan, meskipun sidang di MK digelar lebih lama, tuduhan kubu Prabowo-Sandiaga tidak akan terbukti.

Para pimpinan partai pendukung Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019 mengumumkan koalisi mereka resmi dibubarkan.

KPU menyatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2019 sudah final dan mengikat. 

Sekjen PAN menyatakan partainya siap bergabung dengan pemerintahan jika diajak bergabung oleh koalisi Jokowi-Ma'ruf. 

Dewan Pembina Gerindra Maher Algadri mengatakan bahwa Prabowo Subianto tak butuh bertemu dengan Joko Widodo terkait rekonsiliasi kedua kubu usai putusan MK terkait Pilpres 2019.

Majelis Hakim MK menolak permohonan kubu Prabowo-Sandiaga yang meminta Cawapres 01 Ma'ruf Amin didiskualifikasi sebagai peserta Pilpres 2019.

BW menilai MK masih berpihak terhadap keadilan prosedural, dan bukan keadilan substansial. Meski demikian, BW mengapresiasi tiga hal dalam putusan MK.  

Majelis Hakim MK menilai Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga tidak bisa membuktikan tuduhan soal ketidaknetralan aparat negara di Pilpres 2019.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan sidang perkara sengketa hasil Pilpres 2019 pada Kamis (27/6/2019).

Majelis Hakim MK menolak seluruh permohonan kubu Prabowo-Sandiaga dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019.

Ketua tim hukum 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW) menyampaikan bahwa dia hanya memperbanyak doa jelang sidang.

Majelis hakim MK menilai bukti video soal peristiwa pembukaan kotak suara di lahan parkir sebuah minimarket, yang diajukan kubu Prabowo-Sandi, diragukan validitasnya.

Majelis hakim MK menilai dalil Kubu Prabowo-Sandiaga, soal dugaan bahwa kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri terkait dengan politik uang di Pilpres 2019, tidak bisa diterima.  

Zainut Tauhid menyatakan Ma'ruf Amin sudah siap menerima apa pun keputusan MK dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019.