Indeks Mahkamah Konstitusi
Wiranto Tegaskan Tak Ada Izin Aksi Massa Jelang Sidang MK 27 Juni
Menkopolhukam Wiranto menegaskan tidak ada massa yang diizinkan melakukan demonstrasi di sekitar Gedung MK menjelang putusan sengketa Pilpres 27 Juni.
Polda Metro Jaya Kerahkan 1.290 Personel Saat Putusan Sidang MK
Polda Metro Jaya mengerahkan 1.290 personel dan kembali menutup ruas jalan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi guna mengantisipasi aksi massa sebelum putusan sidang MK.
Sembilan Dewa di Medan Merdeka Barat: Yang Mulia Hakim MK
Mahkamah Konstitusi terdiri atas sembilan hakim konstitusi. Latar belakang mereka beragam akibat mekanisme pengusulannya.
Hakim MK Disebut Telah Kantongi Putusan Hasil Sengketa Pilpres
Veri Junaidi menilai hakim MK telah memiliki putusan atas sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, karena mengeluarkan jadwal pembacaan putusan pada Kamis (27/6/2019) siang.
Sejarah Mahkamah Konstitusi: Kawal Konstitusi di Tengah Kontroversi
MK pernah menganulir aturan hukum yang melarang warga yang dianggap terlibat Partai Komunis Indonesia menjadi calon anggota legislatif.
PA 212 Mengaku Bela Agama, Padahal Ujungnya Tetap Dukung Prabowo
Meski PA 212 mengemas aksi nanti dengan sebutan "bela agama", tujuan akhirnya tetap untuk mendesak MK menetapkan kemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Kepasrahan Prabowo dan Tim Kampanye Jelang Putusan MK
Tim Prabowo siap menerima apa pun yang diputus MK. Menurut pengamat, sikap itu bisa dikategorikan pasrah.
TKN Yakin MK Tidak Bisa Ditekan dalam Memberikan Putusan
"Sepanjang aparat kepolisian beserta TNI bisa jaga keamanan, saya kira nggak akan mempan menekan MK," tandas Wakil Ketua TKN, Asrul Sani.
Alasan KPU Penuhi Undangan Mengisi Materi di Pelatihan Saksi TKN
KPU menyatakan sudah menjadi kewajibannya sebagai penyelenggara pemilu untuk memenuhi undangan di acara pelatihan calon saksi yang digelar oleh TKN.
Regulasi Pelatihan Saksi yang Dipermasalahkan Tim Hukum Prabowo
Bawaslu, KPU, juga DKPP, boleh-boleh saja datang ke acara tim sukses, sepanjang itu berkaitan dengan sosialisasi pemilu.
MK: Putusan Hasil Sengketa Pilpres Dipercepat Sehari Jadi 27 Juni
Sidang pembacaan putusan perkara sengketa hasil Pilpres 2019 akan digelar Mahkamah Konstitusi pada 27 Juni mendatang.
Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2019 Tetap Dijadwalkan 28 Juni
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menyampaikan putusan hakim MK terkait PHPU Pilpres 2019 masih sesuai dengan jadwal semula.
Jubir MK Sebut Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2019 Bisa Dipercepat
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan putusan sidang sengketa Pilpres 2019 bisa saja dipercepat tergantung dengan kesiapan hakim.
Catatan-Catatan Selama Seminggu Sidang Pemilu di MK
Sejumlah catatan terkait sidang pilpres di MK disampaikan para ahli. Salah satunya bicara soal kemungkinan kecil gugatan diterima.
Polri Tutup Jalan Sekitar Gedung MK Jika Ada Pergerakan Massa
Kepolisian akan melakukan rekayasa lalu lintas dan menutup sejumlah jalan di sekitar Gedung MK jika terjadi pergerakan massa saat pembacaan putusan sidang sengketa hasil Pilpres 2019.
Respons Poster Halalbihalal 212, Polri: Aksi di Depan MK Dilarang
Polda Metro Jaya menyatakan semua pihak dilarang menggelar aksi massa di jalanan depan Gedung MK. Pernyataan kepolisian itu merespons beredarnya poster acara Halalbihalal Akbar 212.
Bukti Kecurangan TSM Lemah, MK Diprediksi Tolak Gugatan Kubu 02
Bukti-bukti yang diajukan oleh kubu Prabowo-Sandiaga dalam sidang MK dinilai tidak kuat.
Pembatasan Saksi di Sidang MK: Tidak Tepat, Tapi Harus Dilakukan
Feri Amsari menilai pembatasan jumlah saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di MK tidak tepat. Namun, menurut Feri, pembatasan jumlah saksi memang harus dilakukan.
Ahli Hukum: Sidang Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung Politik
Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menilai proses persidangan sengketa hasil Pilpres 2019 di MK menjadi panggung politik bagi kubu Prabowo-Sandiaga dan Jokowi-Ma'ruf.
Ahli Hukum Nilai MK Tidak Tegas soal Perbaikan Gugatan Kubu Prabowo
Feri Amsari menilai Majelis Hakim MK tidak tegas dalam menyikapi perbaikan materi gugatan dari Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga.