Indeks Mahkamah Konstitusi

Cagub Kalsel Denny Indrayana tidak dapat hadir secara langsung di MK dengan alasan sedang membantu korban banjir.

MK menolak permintaan MNC Group agar layanan konten berbasis internet diatur sama dengan siaran pertelevisian konvensional.

MNC Group melalui RCTI dan iNews kalah dalam gugatan perluasan definisi UU Penyiaran yang berdampak pada streaming di media sosial.

Mahkamah Konstitusi menilai media sosial seperti Youtube tunduk kepada UU ITE, bukan UU Penyiaran.

Hingga Senin (28/12) pemohon gugatan tersebar di 135 dari 270 daerah pilkada serentak 2020.

Pilkada telah selesai tapi banyak kandidat yang belum menyerah. Mereka menggugat ke MK. Salah satunya Denny Indrayana.

Machfud-Mujiaman menuding ada ketidakadilan pada Pilkada Surabaya. Pasangan Muhamad-Rahayu Saraswati menilai banyak kejanggalan pada Pilkada Tangsel.

Hingga Sabtu dini hari, MK menerima 75 pengajuan perselisihan hasil pemilu, termasuk dari lawan Bobby Nasution, Akhyar Nasution.

Mahkamah Konstitusi (MK) menutup sementara layanan publik sejak Senin (30/11/2020) hingga sepekan untuk penyemprotan desinfektan.

Beberapa pihak menilai penghargaan Jokowi untuk para hakim MK adalah intervensi. Hakim pun diminta mengembalikan itu.

Pemberian penghargaan dari Jokowi kepada para hakim MK dikhawatirkan ganggu independensi MK saat menangani perkara uji materi UU Cipta Kerja.

Hingga Selasa, 13 Oktober, setidaknya sudah ada dua permohonan uji materi UU Cipta Kerja yang ditolak buruh hingga ormas.

Sri Mulyani minta majelis hakim MK menolak gugatan uji materi UU No. 2/2020 yang merupakan pengesahan Perppu No. 1/2020.

Masyarakat akan menggugat Cipta Kerja ke MK. Masalahnya, kans untuk menang relatif kecil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor.

MK menolak permohonan pengujian UU ITE yang diajukan oleh PT Nadira Intermedia Nusantara (Ninmedia).

DPR mengesahkan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) menjadi Undang-Undang.

Din Syamsuddin dan Amien Rais, dkk mencabut permohonan uji formil dan materi terhadap UU No.2/2020 soal kebijakan COVID-19 ke Mahkamah Konstitusi.

MK memutuskan meniadakan sidang per 27 Juli 2020. Sejumlah uji materi UU seperti UU MD3, UU soal pengesahan Perppu Corona, dan UU Pemilu pun ditunda.

Kivlan memohon pengujian Pasal 1 ayat (1) UU Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api di Mahkamah Konstitusi.

Mantan Ketua MPR Amien Rais bersama Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin dan beberapa tokoh nasional kembali mempersoalkan UU Corona.