Indeks Mahkamah Konstitusi

Ketua MK Suhartoyo melantik puluhan anggota Gugus Tugas Perselisihan Hasil Pilpres dan Pileg sore ini (19/3/2024).

Sigit mengaku belum tahu nama Kapolda yang disebut TPN Ganjar-Mahfud akan menjadi saksi sengketa pemilu di MK.

"Jadi, putusan MK itu tetap kita hormati walaupun sesungguhnya, kecerdasan-kecerdasan dalam putusan itu enggak muncul di sana," tutur Junimart Girsang.

MK akan mempertaruhkan citra lembaga saat menangani sengketa hasil Pemilu 2024 hingga mengeluarkan putusannya.

MK seharusnya berani dan lebih progresif dengan menentukan angka ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

Titi Anggraini mendorong Mahkamah berani menangani perkara lebih dari batas waktu demi mencari kebenaran substantif.

Suhartoyo mengatakan, para hakim konstitusi akan membahas soal posisi Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam penanganan perkara sengketa Pilpres 2024.

Suhartoyo memastikan, pihaknya siap menghadapi sengketa Pemilu 2024 baik Pileg maupun Pilpres.

Masyarakat sipil mendorong pejabat setingkat menteri diisi pejabat karier yang mempunyai proses karier panjang.

Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4% tak akan meniadakan threshold tersebut.

MK akhirnya menghapus ambang batas parlemen sebesar 4 persen dan menyarankan segera dilakukan perubahan. Simak penjelasan lengkap.

MK dan KPU berkoordinasi terkait jadwal mulai dibukanya pelaporan sengketa Pemilu 2024.

Castro menyatakan pembuktian dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan secara TSM akan sulit dilakukan.

Berdasarkan penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan keterangan resmi yang menyebut Anwar Usman kembali menjadi Ketua MK.

Yusril Ihza Mahendra menegaskan kesiapannya untuk menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara terkait Pilpres 2024.

Contoh hasil pemilu yang dibatalkan adalah Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Selain lapor ke Mahkamah Konstitusi, TPN juga akan menempuh semua upaya hukum lain seperti lapor ke Bawaslu dan ke polisi dalam hal tindak pidana. 

Menurut Romi Maulana, semua pihak yang melakukan gugatan harus mengemasnya dengan efektif dan substansial, sebab proses PHPU di MK terbatas hanya 14 hari.

Anwar Usman disebut-sebut kembali menjadi Ketua MK. Simak penjelasan lengkap.

Sebelum duduk di kursi legislatif Senayan pada 2014, Arsul Sani mengaku sebagai pekerja kantoran di perusahaan internasional.