Feri Amsari menilai pembatasan jumlah saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di MK tidak tepat. Namun, menurut Feri, pembatasan jumlah saksi memang harus dilakukan.
Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menilai proses persidangan sengketa hasil Pilpres 2019 di MK menjadi panggung politik bagi kubu Prabowo-Sandiaga dan Jokowi-Ma'ruf.
Kuasa hukum paslon 02 Prabowo-Sandiaga, Hendarsam Marantoko berharap video yang mereka serahkan dapat memengarui putusan majelis saat menggelar rapat permusyawaratan hakim.
Anggota Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Nasrullah menilai Eddy Hiariej tidak berpendapat selayaknya ahli dalam sidang MK melainkan "pengacara terselubung" Jokowi-Maruf.
Ahli Hukum Administrasi Negara, yang diajukan oleh Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf di sidang MK, menilai dugaan pelanggaran TSM seharusnya dilaporkan ke Bawaslu atau disengketakan di PTUN.
Saksi dari tim Jokowi-Ma'ruf, Candra Irawan, yang dihadirkan dalam sidang sengketa MK bercerita soal dinamika dan suasana saat dilakukan proses rekapitulasi nasional.