Indeks Law Government

Kepada kuasa hukum PKN, hakim MK meminta agar mereka meminta lagi tanda tangan Anas Urbaningrum di dokumen permohonan dan dokumen surat kuasa.

Pemohon diberikan waktu untuk merevisi isi permohonan dalam waktu 3 x 24 jam usai permohonan diserahkan ke MK.

Penggeledahan Kantor Setjen DPR RI oleh penyidik KPK rampung hingga pukul 17.00 WIB.

Akses masuk gedung Setjen DPR RI dijaga ketat aparat kepolisian berlaras panjang dan Pamdal DPR.

Menurut Johanis Tanak, dia tidak bisa mengintervensi apapun soal gugatan Nurul Ghufron karena urusan pribadi.

Hingga saat ini, KPK belum mengumumkan siapa saja yang menjadi tersangka dalam korupsi rumah jabatan anggota DPR.

KPK akan menindaklanjuti aliran dana SYL di kasus korupsi Kementan usai semua fakta persidangan selesai.

Menurut Albertina Ho, hingga kini belum ada konfirmasi apakah Ghufron akan hadir dalam sidang tersebut.

Johanis Tanak menegaskan sampai saat ini belum adanya penetapan tersangka Eddy Hiariej bukan karena adanya kendala.

Selain Kapolres Manado, pemeriksaan juga dilakukan kepada Kasatlantas Polres Manado.

Hakim MK sempat memarahi kuasa hukum PKB, Subani, lantaran sempat tak tegas dalam keputusannya.

Kuasa hukum Nasdem, M. Hidayat Arifin, menyebutkan bahwa ada perbedaan data perolehan suara di Dapil 5 Jawa Tengah versi KPU RI dan versi Nasdem.

Luhut sempat menaiki mobil taktis yang dikawal langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Caleg PKB mencabut permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg DPRD Aceh 2024, Selasa (30/4/2024).

Brigadir RA bertugas di Jakarta sejak Desember 2021 sebagai sopir pengusaha tanpa surat izin atau prosedur yang resmi.

Terlihat dari CCTV, Brigadir RA sebelum melakukan aksi bunuh diri sempat mengantarkan pemilik rumah, D.

Menurut AKBP Bintoro, polisi memutuskan menutup perkara ini karena seluruh bukti-bukti dinyatakan cukup untuk menyimpulkan peristiwa bunuh diri.

Polisi masih mendalami motif bunuh diri yang dilakukan Brigadir RA.

Heru Widodo meminta MK memerintahkan KPU selaku termohon untuk menggelar Pemilu ulang di level DPD di Sumatera Barat (Sumbar).

Pihak PPP hendak merevisi isi permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024.