Indeks Latest News

Pelaku diduga bagian dari kelompok sipil bersenjata Nokai Deiyai, Kodap XXXI, di bawah struktur TPNPB Goliat Tabuni.

Menurut Sri Mulyani, video bahwa dirinya menyebut "guru sebagai beban" adalah hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidatonya.

Ponsel yang disita oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024, bukan milik eks Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Saat ini gaji pokok dan tunjangan yang diterima anggota DPR mencapai Rp69 hingga Rp70 juta per bulan.

Perdagangan eceran jadi salah satu sektor yang menjadi sasaran utama pengawasan shadow economy berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2026.

Baleg DPR RI belum membahas peraturan terkait royalti di dalam Rancangan Undang-Undang Hak Cipta.

NSBC menyembunyikan kokain pada beberapa tempat yang melekat di tubuhnya.

Pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan impor dapat dikenakan berbagai sanksi, baik administratif maupun pidana.

Kemenkeu tegaskan SAL akan tetap dikelola secara efisien dan optimal guna memperkuat fungsi stabilisasi fiskal.

Menurut Dadan, biaya MBG tahun depan tak hanya bersumber dari anggaran pendidikan, melainkan juga dikombinasikan dengan anggaran kesehatan.

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadier, menilai tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan yang diterima legislator, masih masuk akal.

Keduanya diduga memberikan suap ke PPK agar dimenangkan dalam proyek pengadaan gerobak di Kemendag.

PN Jaksel menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh Laksamana Muda TNI (Purn) Leonardi, terkait korupsi satelit Kemhan.

Kesepakatan yang dibuat eksekutif berjalan sepihak tanpa melalui pembahasan dengan DPRD.

Hingga saat ini, kegiatan usaha bank masih dibatasi pada bidang usaha tertentu.

Anggota Komisi II DPR RI mengingatkan kepada seluruh kepala daerah atau Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak menaikkan pajak secara ugal-ugalan.

CSIS nilai obsesi tanpa utang ini tak realistis dari sisi penerimaan, mengingat Indonesia tak lagi menikmati commodity boom.

Menteri LH sebut belum banyak instrumen untuk melindungi biodiversitas di Indonesia.

Penyesuaian iuran dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal pemerintah.

KPK memanggil dua saksi terkait dugaan kasus penerimaan gratifikasi di lingkungan Setjen MPR.