Indeks Kuota Haji

Penyidik KPK masih melakukan penggeledahan di kediaman Yaqut terkait korupsi kuota haji.

Jumlah setoran agen travel  ke Kemenag disesuaikan dengan besar kecilnya travel haji.

KPK tengah mengusut informasi adanya jamaah haji furoda menjadi haji khusus, dan haji khusus menjadi reguler.

DPR juga meminta pemerintah melobi negara-negara lain yang tak banyak memakai kuota hajinya.

Timwas Haji DPR memiliki temuan yang sama dengan KPK terkait sejumlah travel yang diuntungkan dalam kuota haji tambahan pada penyelenggaraan haji 2024.

Wamenag, Muhammad Syafi’i, mengaku tak melihat penyidik KPK di Ditjen PHU Kemenag.

Penggeledahan Kantor Ditjen PHU Kemenag tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi kuota haji pada penyelenggaraan haji 2023-2024.

Menurut Asep, orang yang dicegah ke luar negeri merupakan orang yang memiliki kaitan erat dengan perkara yang sedang diusut oleh KPK.

Seharusnya, dari tambahan 20 ribu kuota dari Arab Saudi, hanya sekitar 1.600 yang dialokasikan untuk haji khusus.

Dalam SK Menag tersebut tercantum pembagian 20 ribu kuota tambahan menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus.

KPK mencegah pemilik Maktour, Fuad Hasan Masyhur (FHM), ke luar negeri, terkait kasus dugaan korupsi kuota haji khusus 2024.

Pencegahan dilakukan usai KPK menaikkan status perkara korupsi kuota haji khusus ke tahap penyidikan.

Budi mengatakan KPK masih melakukan langkah-langkah penyidikan dalam kasus kuota haji khusus di Kementerian Agama, termasuk mencari pelaku yang terlibat.

KPK mengungkap pembagian kuota haji tambahan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 dilakukan pemerintah melalui asosiasi travel haji khusus.

KPK pun mencatat bahwa ada pergeseran kuota tambahan dari 92 persen haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus menjadi masing-masing 50 persen.

MAKI menyerahkan salinan SK Menag Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan ke KPK.

Usai pemeriksaan eks Menag, Yaqut Cholil Qoumas, KPK naikkan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 ke penyidikan.

Yaqut mengaku sangat senang diberi kesempatan menjalani pemeriksaan ini karena dapat menjelaskan mengenai bagaimana kuota haji ditetapkan.

Jubir Yaqut itu enggan mengomentari apakah adanya intervensi politik dalam pembagian kuota tersebut.

Kasus ini bermula dari adanya pertemuan antara Presiden ke-7 Joko Widodo dengan pemerintahan Arab Saudi pada 2023.