Indeks Kuota Haji

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Staf PBNU Syaiful Bahri, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kemenag.

Khalid Basalamah, irit bicara saat memenuhi panggilan KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kemenag.

Kedua rumah tersebut disita dari ASN pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama yang tidak disebutkan identitasnya.

KPK menduga kuota haji tambahan 2024 diperjualbelikan kepada calon jemaah yang belum masuk dalam antrean dan bisa langsung berangkat tanpa mengantre.

KPK juga memanggil sejumlah pejabat Kemenag serta beberapa pengusaha travel dan umrah dalam agenda pemeriksaan korupsi kuota haji hari ini.

Kepala BPKH Fadlul Imansyah, diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.

Penyidik akan terus mendalami soal aliran uang terkait dengan praktik jual beli kuota tambahan haji 2023-2024 tersebut.

Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas, mengundang keramaian usai diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kemenag.

Eks Menag Yaqut diperiksa KPK terkait dengan dugaan korupsi kuota haji di Kemenag 2023-2024, Senin (1/9/2025).

Yaqut mengaku tidak membawa dokumen apapun, termasuk dokumen Kepmen Agama RI Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan 2024.

Keterangan dari Menag, Yaqut Cholil Qoumas, akan sangat membantu proses penyidikan dan membuat perkara korupsi kuota haji semakin terang.

Bos travel Maktour, Fuad Hasan Masyhur, memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

KPK memanggil Dirjen PHU Kemenag, Hilman Latief, terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 di Kemenag.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, mengatakan Panja RUU Haji DPR RI membantah menghapus kuota bagi TPHD atau petugas haji daerah.

Marwan memastikan kuota jamaah haji Indonesia reguler tetap dengan 92 persen sementara delapan persen untuk kuota haji khusus di RUU Haji yang baru.

Artikel aslinya merupakan artikel opini dan tidak menyebutkan sama sekali soal permintaan Yaqut kepada KPK untuk memeriksa Jokowi.

Seharusnya, sesuai UU Nomor 8 Tahun 2019, pembagian kuota haji adalah 92 persen untuk reguler dan 8 persen untuk khusus.

Kuasa hukum Yaqut mengatakan kliennya memiliki ototritas untuk membuat kebijakan pembagian kuota haji tambahan 2024 ketika masih menjabat Menteri Agama.

Setyo menekankan bahwa pengumuman tersangka bergantung pemeriksaan dan penelaahan bukti yang dilakukan penyidik di kasus korupsi penambahan kuota haji.

Anwar menegaskan kepadatan di Mina terjadi akibat ketidakseimbangan kuota dan luas area, sehingga kritik harus didasarkan pada analisis tersebut.