Indeks Kuota Haji

KPK mengatakan sejumlah uang yang disita dari Khalid Basalamah dalam kasus dugaan korupsi kuota haji, bukan suap.

KPK menyebut pegawai Kemenag melalui biro travel membujuk Khalid Basalamah dan jemaahnya agar mau berpindah dari haji furoda ke haji khusus.

KPK menduga Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, menerima aliran uang kasus dugaan korupsi kuota haji.

Hilman Latief enggan menjawab soal dia yang diduga telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK.

KPK menduga Wasekjen PP GP Ansor, Syarif Hamzah Asyathry, mengetahui aliran dana terkait kasus dugaan korupsi kuota haji.

KPK telusuri dugaan korupsi kuota haji Kemenag 2023-2024. Uang haram diduga mengalir berjenjang hingga level pejabat tinggi kementerian.

KPK masih enggan menjelaskan dugaan keterlibatan Khalid Basalamah, dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kemang 2023-2024.

Budi Prasetyo mengatakan jumlah uang yang diserahkan dan dinyatakan disita itu, masih dalam proses penghitungan hingga saat ini.

Budi menerangkan, para travel haji ini memiliki kedudukan untuk mengelola atau melakukan jual-beli kuota khusus kepada jemaah.

Budi juga mengapresiasi kepada para masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya terkait kasus korupsi penambahan kuota haji di Kemenag.

Akan tetapi, Setyo belum memastikan besaran nominal uang yang dikembalikan Khalid Basalamah kepada KPK karena nilainya belum terverifikasi.

KPK telah memeriksa eks Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Nizar Ali, Jumat (12/9/2025).

KPK mendalami soal perubahan visa haji dari furoda ke khusus yang digunakan Khalid Basalamah.

Yaqut diduga menerima bayaran sebesar Rp7 juta per hari untuk 15 hari kerja sebagai pengawas haji 2024.

Boyamin Saiman memberikan bukti tambahan dugaan penggunaan fasilitas negara untuk berhaji para istri pejabat Kemenag ke KPK.

Boyamin MAKI menyerahkan bukti dugaan pekerjaan ganda oleh mantan Menag Yaqut yang menjadi pengawas haji 2024.

Nizar mengaku menceritakan proses perancangan, penyusunan, hingga penerbitan surat keputusan di lingkungan Kementerian Agama.

Budi belum mengonfirmasi kehadiran dan belum menjelaskan mengenai materi pemeriksaan yang akan digali dari Nizar.

KPK menduga, skema bayar haji khusus yang dilakukan mepet dirancang secara sistematis agar sisa kuota haji tambahan 2024 tidak menyerap jamaah yang antre.

KPK mendalami cara Pendakwah, Khalid Zeed Abdullah Basalamah dan jemaahnya bisa mendapatkan kuota haji khusus tambahan 2024.