Indeks Kuhp

Ketiadaan terjemahan resmi membuat adanya penafsiran berbeda terhadap KUHP antara para pakar hukum.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mendesak agar DPR menunda pengesahan RKHUP. Mereka menilai ada kepentingan politik di balik upaya percepatan pengesahan RKHUP.

Rancangan KUHP pasal 348 hingga pasal 350 memuat ketentuan mengenai Tindak Pidana terhadap Agama.

Dewan Pers meminta DPR untuk memperhatikan kebebasan pers dalam pembahasan draf RKUHP yang masih berjalan.

Kerja-kerja jurnalistik bisa terganggu jika RKUHP disahkan karena ada pasal-pasal "karet". Juga, sudah ada UU Pers.

Pasal penghinaan terhadap presiden dan pemerintah yang telah dimatikan MK bakal dihidupkan kembali di era pemerintahan Presiden Jokowi. Nyatanya, ia adalah produk hukum yang diwariskan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Pasal penistaan agama di RUU KUHP berpeluang multitafsir, sehingga berpotensi digunakan oleh siapa saja yang merasa sakit hati karena sebuah pendapat.

Di Thailand ada Lese Majeste, di Indonesia ada pasal penghinaan presiden yang sedang disiapkan masuk di KUHP oleh DPR.

Perlindungan terhadap saksi, korban, atau bahkan terdakwa ketika memberi pernyataan dalam persidangan telah dijamin KUHP dan KUHAP. Apakah mereka tetap bisa diperkarakan?

Problem lain dari rencana revisi KUHP pasal kesusilaan adalah makin peliknya proses pembuktian tindak pidana.

Pengajar hukum pidana UI: “Tidak semua dosa harus dipidanakan. Ada risiko yang harus ditanggung manusia di muka bumi, ada yang ditanggung di akhirat.”

Pemidanaan akan berlaku pada subjek hukum yang telah terbukti melakukan perbuatan LGBT.

Kemenkumham ingin memberikan pandangan bahwa “penjara” bukan satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk menghukum seseorang.

DPR berencana memperluas delik tindak pidana asusila dengan dalil moral dan agama.

Upaya memidanakan orang berhubungan seksual di luar nikah dan LGBT gugur setelah MK menolak permohonan revisi pasal-pasal kesusilaan.

Perjanjian tidak sah apabila melanggar undang-undang, menggangu ketertiban umum, dan melanggar kesusilaan.

Dalam melakukan interogasi tidak boleh ada penyiksaan untuk memaksa orang untuk mengaku.

"Makar" dipakai untuk mengganti kata "aanslag" dalam KUHP Belanda. Inilah salah kaprah laten yang membuat istilah "makar" bisa dipakai seenaknya penguasa.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) menegaskan pasal yang dikenakan terhadap Cagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tetap 156 dan 156a (KUHP).

Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dipastikan tak akan lolos dari jeratan pidana. Hanya ada satu hal yang bisa menolongnya, yaitu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Presiden Jokowi. Pasal karet yang menerjang Ahok, selalu ampuh dimanfaatkan di luar kepentingan hukum.