Indeks Kuhp

Polri mentersangkakan 6 anggota laskar FPI yang telah meninggal dunia. Bagi guru besar Undip itu adalah upaya polisi agar tak dituding melanggar hukum.

Tak semua masalah harus diselesaikan dengan pidana, contohnya, kontroversi kata 'anjay' yang menurut Komnas PA dapat merendahkan martabat.

Mahfud mau polsek tak menyelidik dan menyidik pidana. Kelebihannya banyak, tapi ada pula catatan yang tak bisa diabaikan.

Mahfud mau menghapus kewenangan polsek terkait masalah pidana.

Bukan hanya pasal tentang penganiayaan, pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan semestinya dijerat pula oleh UU Tipikor.

Jafar Shodiq dilaporkan polisi karena dituding menghina Ma'ruf Amin, padahal yang bersangkutan telah memaafkan.

Ada 15 RUU yang diajukan pemerintah dalam Prolegnas 2020. Salah satunya Cipta Lapangan Kerja.

Yasonna klaim sudah memberi batasan yang detail atas definisi "menyerang harkat dan martabat" di bab penjelasan RKUHP agar pasal penghinaan presiden tak salah digunakan.

Pemerintah dan DPR kembali memasukkan pasal penghinaan presiden dalam RKUHP per Agustus 2019. Seorang pengamat menilai ini adalah konsekuensi atas dikuasainya legislatif dan eksekutif hanya oleh satu kelompok.

Draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) pasal 278 dinilai ICJR masih sama dengan pasal lama, sehingga tak ada pembaharuan dan hanya copy paste.

Saksi dan ahli dibedakan dalam KUHP. Tapi dalam sidang MK, saksi dari tim hukum Prabowo memberikan keterangan bak ahli.

Aktivis dan akademisi tak sepakat jika Eggi Sudjana dijerat pasal makar. Sebab makar, kata mereka, mesti berbentuk "serangan langsung".

Robertus Robet sudah dibebaskan, tapi kasusnya terus berlanjut. Pengacara akan tetap mendampingi hingga semuanya selesai.

Menurut Mahfud, ketiga emak-emak relawan Pepes bukan bagian partai politik seperti paslon, caleg atau tim pemenangan sehingga tidak bisa dijerat pidana pemilu.  

AJI Indonesia menilai pemerintah dan DPR belum menunjukkan komitmen serius dalam mewujudkan kebebasan pers. Salah satu buktinya, pasal-pasal yang mengancam jurnalis tak kunjung direvisi.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) jadi kontroversi. Dua di antaranya karena RUU ini tidak mencantumkan pasal soal perzinahan dan aborsi. Mengapa?

Pasal 27 KUHP berisi tentang tama pidana penjara dan pidana kurungan yang diputuskan hakim.

Keberadaan pasal-pasal bermasalah yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin menegaskan bahwa RKUHP tidak semestinya disahkan.

Ahok sebentar lagi bebas, dengan asumsi proses pembebasan bersyaratnya disetujui selekasnya.

Pemerintah dan DPR dinilai perlu membahas kembali persoalan-persoalan dalam RKUHP dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan.