Indeks Kuhp

Apa saja sanksi-sanksi tentang pelanggaran dalam KUHP, akan dijelaskan di bawah ini.

RKUHP telah disepakati oleh DPR RI untuk menjadi undang-undang pada tahun ini, tetapi baru aktif berlaku tiga tahun mendatang.

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menjamin KUHP baru tidak akan mengganggu iklim wisata dan investor asing.

Isi pasal 330-332 KUHP adalah tentang melarikan wanita di bawah umur beserta penjelasannya.

Isi pasal 218 dan 240 RKUHP adalah tentang hukum yang mengatur terkait penghinaan terhadap Presiden.

Isi pasal 51 KUHP mengatur tentang perihal perintah jabatan yang terkait dengan hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana.

Isi pasal 324 sampai 327 KUHP mengatur tentang sanksi pidana untuk pelaku pidana perdagangan orang. Berikut penjelasannya.

Pemerintah mengelu-elukan KUHP baru yang telah disahkan DPR. Mereka mengeklaim bahwa produk hukum tersebut meninggalkan paradigma pemidanaan era kolonial.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono mengklaim Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap menjamin kebebasan pers.

AJI Mataram mengecam sikap arogansi perwira yang mengancam memenjarakan jurnalis dengan KUHP yang baru disahkan oleh DPR.

Isi pasal 304-307 KUHP adalah tentang menelantarkan anak. Berikut bunyi dan isi pasal 304-307 KUHP beserta penjelasannya.

Dewan Pers menilai KUHP yang baru tidak hanya mengancam kemerdekaan pers, tetapi juga berbahaya bagi demokrasi.

Isi pasal 362 dan 363 KUHP mengatur tentang hukuman atau sanksi pidana pencurian, termasuk di dalamnya pencurian atau penjarahan di tengah bencana.

Pasal 176-177 KUHP mengatur tentang sanksi pidana untuk pelaku pidana mengganggu kegiatan keagamaan.

Sosialisasi juga akan dilakukan di kampus-kampus dan berbagai komunitas yang perlu mendapatkan pemahaman yang utuh terkait KUHP baru.

Pasal 44 KUHP mengatur tentang hukuman pidana bagi pelaku yang memiliki gangguan jiwa.

Hukum tindakan tentang aborsi tertuang dalam Pasal 299 KUHP. Berikut isinya. 

Berikut ini macam-macam hukuman pokok dan hukuman tambahan menurut Pasal 10 KUHP, beserta penjelasannya.

disertai penjelasannya.

Isi pasal 216 KUHP tentang tindak pidana ketika seseorang tidak menuruti perintah atau tuntutan.

Pasal 174 KUHAP berisi tentang definisi dan ketentuan tentang saksi yang memberi keterangan palsu. Berikut penjelasannya.