Indeks Kuhp

Menurut Bivitri, karakter kolonial masih terlihat di KUHP baru, meski memang telah menjadikan pasal penghinaan presiden dan wapres jadi delik aduan.

Pemohon mengajukan uji materi karena menyampaikan bahwa pengadilan tidak mempertimbangkan penerapan rehabilitasi sesuai Pasal 103 ayat (1) UU Narkotika.

2026 juga menjadi momentum penting dengan mulai berlakunya KUHP dan KUHAP baru sejak 3 Januari.

Feri menilai, pemanfaatan yurisdiksi universal dalam KUHP baru merupakan tanggung jawab konstitusional Indonesia dalam menegakkan keadilan global.

Hal tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan pengujian materiil Pasal 218 UU Nomor 1 Tahun 2023 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (13/4/2026).

Penjelasan hukum tentang menutup jalan umum untuk acara pesta nikahan dan apakah bisa dipidana menurut KUHP yang baru?

Kasus Hogi Minaya menjadi ujian penting bagi aparat penegak hukum dalam memahami unsur pembelaan terpaksa.

Apa isi bunyi Pasal 34 KUHP tentang tindakan membela diri? Simak penjelasannya dalam artikel ini.

Ini adalah sidang kedua dari perkara No. 281/PUU-XXIII/2025 dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan.

Menurut Eddy Hiariej, KUHP baru telah merujuk pada pidana modern yang berorientasi pada keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

KUHAP baru dinilai membuka ruang kewenangan berlebihan bagi penyidik dan berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara.

Sejauh ini belum ada implementasi KUHP yang berimpilkasi kepada kewenangan Purbaya sebagai Menteri Keuangan.

Eddy Hiariej menyebut sudah ada 8 gugatan uji materi di MK, yakni 6 gugatan KUHP baru dan 2 gugatan KUHAP baru.

Minimnya sosialisasi dinilai berpotensi menghambat implementasi semangat keadilan restoratif dan rehabilitatif.

Menurut Habiburokhman, vonis Laras menjadi contoh konkret bagaimana hukum pidana kini bergerak ke arah yang lebih berorientasi pada keadilan substantif.

KUHP baru yang berlaku sejak Januari 2026 mengatur sanksi pidana bagi pelaku penggangguan hingga pembubaran ibadah keagamaan.

Ketentuan ini dinilai mengancam aktivitas mahasiswa yang aktif berdiskusi, menyampaikan analisis, dan kritik kebijakan publik melalui media sosial.

Pemohon menilai KUHP baru berpotensi mengkriminalisasi kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

Pemohon uji materi KUHP dan KUHAP baru dituduh melakukan penggelapan dana perusahaan.

Dalam KUHP dan KUHAP baru ketentuan mengenai plea bargaining dan restorative justice dikhawatirkan dapat menjadi celah bagi jual beli perkara.