Indeks Kuhp

Isi pasal tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 beserta penjelasannya.

Isi Pasal 344 KUHP mengatur tentang tindakan euthanasia beserta penjelasannya. 

Isi Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah resmi disahkan. Bagaimana bunyi dan apa tujuannya?

Hukum Pemalsuan Mata Uang diatur dalam Pasal 244-246 KUHP. Berikut adalah bunyi pasal ini beserta penjelasannya.

Albert berpendapat orang yang melaksanakan perintah atasan atau penguasa dikualifikasikan sebagai alat. Oleh karena itu, seorang alat tidak bisa dipidana.

Isi Pasal 501 KUHP Tentang Menjual Minuman atau Makanan Palsu serta ancaman hukumannya.

Konon orang Indonesia sering dianggap ramah, tapi KUHP yang baru membuat kita masuk ke level yang baru. Sekarang mengkritik pun harus konstruktif.

Kekerasan atau pelecehan seksual telah diatur dalam KUHP dan juga Undang-Undang. Berikut ini adalah pasal KUHP dan UU tentang pelecehan seksual.

Pasal 267 dan 268 KUHP berisi tentang unsur-unsur dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan dokter.

Isi Pasal 355 KUHP mengatur tentang definisi, unsur-unsur, serta sanksi pidana terhadap tindak pidana penganiayaan berat berencana.

Pengertian KUHAP dan KUHP, serta perbedaannya dalam hal pelaksanaan, isi, proses terbentuk, subjek yang dituju, hingga tujuannya.

Isi Pasal 182-186 KUHP mengatur tentang definisi, unsur, dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perkelahian tanding.

Pasal 149 KUHP berisi tentang definisi, unsur, dan sanksi bagi pelaku tindak pidana praktik suap saat pemilu.

Isi pasal 131-137 KUHP mengatur tentang definisi, unsur, dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penyerangan atau penghinaan presiden & wapres.

Pasal 382-383 KUHP mengatur tentang unsur-unsur serta sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana penipuan asuransi.

Isi pasal 328 KUHP yang mengatur tentang unsur-unsur dan sanksi pidana untuk pelaku pidana penculikan.

Apa saja sanksi-sanksi tentang pelanggaran dalam KUHP, akan dijelaskan di bawah ini.

RKUHP telah disepakati oleh DPR RI untuk menjadi undang-undang pada tahun ini, tetapi baru aktif berlaku tiga tahun mendatang.

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menjamin KUHP baru tidak akan mengganggu iklim wisata dan investor asing.

Isi pasal 330-332 KUHP adalah tentang melarikan wanita di bawah umur beserta penjelasannya.