Indeks Kuhp

Dasco pun menyilakan pihak yang tidak berkenan dengan pengesahan KUHP maupun KUHAP baru dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pigai berdalih keterlibatan Kementerian HAM dalam pembentukan KUHP dan KUHAP sangat minim.

Kejagung diminta segera menyosialisasikan penerapan KUHP dan KUHAP terbaru ke seluruh jajaran hingga tingkat Kejaksaan Negeri.

Jika terdapat sebuah perkara yang tengah dijalani proses hukumnya, maka aturan yang dipakai adalah yang paling menguntungkan.

Mahfud menerangkan, kerawanan yang dia sebut mengenai plea bargaining yang merupakan mekanisme kesepakatan setelah adanya pengakuan tersangka kepada jaksa.

Dalam KUHAP baru juga diatur soal objek praperadilan lainya yaitu soal penyitaan tehadap benda yang tidak ada hubungannya dengan sebuah perkara.

Supratman meyebut, masyarakat telah mampu membedakan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan da yakin masyarakat tahu batasan.

Eddy Hiariej menyebut, keputusan tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan polisi sebagai penyidik utama.

Penyadapan di luar perkara korupsi-terorisme yang sebelumnya diatur berdasar aturan lex spesialis tak dapat dilakukan sebelum UU khusus terbentuk.

Eddy mengklaim, maksud menghina dalam delik pasal peghinaan lembaga negara adalah menistakan atau fitnah, bukan penyampaian kritik.

Menurut Menkum Supratman, perzinahan ini hanya bisa dilaporkan berdasarkan delik aduan.

Kompolnas menyatakan bahwa panduan dan pedoman yang dikeluarkan Kabareskrim Polriterkait pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru di Polri belum bersifat final.

Bila terjadi keonaran dalam demon yang sudah diberitahukan kepada pihak kepolisian, penanggung jawab atau korlap aksi tidak dapat dijerat pidana.

Supratman juga menjamin pasal penghinaan ini tidak berlaku untuk penyampaian kritik terhadap presiden maupun wakil presiden.

Beberapa pasal dalam KUHP baru, yang berlaku sejak Januari 2026, dinilai bermasalah. Sejumlah pihak melayangkan gugatan ke MK.

KUHP-KUHAP terbaru mulai berlaku hari ini, Jumat, 2 Januari 2026. Simak poin-poin penting yang perlu dicermati.

Yusril menjelaskan bahwa KUHAP lama merupakan produk Orde Baru sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Dua produk perundangan tersebut menuai banyak kritik karena menjadi alarm kesewenangan pemerintah dalam menindak masyarakat dengan menggunakan hukum acara.

Kejagung telah memiliki MoU dan Perjanjian Kerja Sama  dengan Polri, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, serta MA terkait implementasi KUHP dan KUHAP.

Koalisi masyarakat sipil akan melakukan pemantauan terhadap penerapan KUHP dan KUHAP yang baru.