Indeks kpk ri

Asep juga mengatakan, uang yang diserahkan ke KPK oleh Khalid merupakan uang yang dikembalikan dari seseorang pihak Kemenag kepada Khalid.

Asep mengatakan, KPK bekerja sama dengan PPATK untuk melakukan penelusuran terhadap praktik jual-beli dan aliran uang dalam perkara haji.

Asep mengatakan, penerapan pasal TPPU akan dilakukan jika telah ditemukan kecukupan bukti dalam penanganan perkara.

Asep mengatakan, pengumpul hasil korupsi tidak dari satu orang, melainkan himpunan seperti asosiasi travel yang diserahkan bertingkat ke pejabat Kemenag

Asep beralasan, KPK tak langsung menetapkan tersangka demi menghindari praperadilan sehingga menggunakan Sprindik umum.

Di tempat tertutup tersebut, Menas menyerahkan uang muka Rp9,8 miliar kepada eks Sekretaris MA Hasbi Hasan untuk mengurus lima perkara di MA pada 2021 lalu.

Menas ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) periode 2020-2023, Hasbi Hasan (HH).

Budi mengatakan, informasi ini menjadi bentuk peran serta masyarakat untuk turut mengawasi kepatuhan pelaporan LHKPN oleh para penyelenggara negara.

Menas tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, sekira pukul 20.41 WIB. Dia digiring oleh beberapa penyidik KPK dengan mengenakan sendal jepit.

Budi juga menjelaskan bahwa potensi korupsi pada sektor anggaran tidak hanya terjadi pada pos penganggaran dan pembiayaan, tetapi juga pos penerimaan.

Budi mengatakan, saat ini, KPK masih fokus dalam proses penyidikan kasus yang berkaitan dengan pengangkatan dan penyaluran bansos.

Budi mengatakan, KPK akan terus berkomitmen untuk melakukan pendampingan dan pengawasan kepada pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan korupsi.

Indra mengaku dimintai keterangan olehKPK sebagai saksi dan diajukan sebanyak enam pertanyaan oleh penyidik, tetapi tidak merinci isi pertanyaannya.

Hakim praperadilan menilai permohonan eks Direktur Utama PT Allo Bank Indonesia itu tidak beralasan secara hukum sehingga ditolak oleh hakim.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menerangkan, KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus ini karena proses penyidikan masih terus berjalan.

Budi menuturkan, penyidik KPK juga mendalami soal pemberian sejumlah uang dari pihak biro perjalanan ke pihak Kemenag atas pembagian kuota haji tersebut.

Tauhid hanya dimintai keterangan terkait fungsi dan tugasnya selama menjadi Bendum Amphuri dan struktur organisasi yang menaungi haji dan umroh itu.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menuturkan bahwa pejabat Setjen DPR tersebut diperiksa di Gedung Merah Putih pada Jumat (19/9/2025).

KPK mengagendakan pemeriksaan eks Bendahara Umum Amphuri itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Kosasih juga dituntut membayar denda sebesar Rp500 juta dengan subsider kurungan pengganti selama 6 bulan serta hukuman uang pengganti.