Indeks Kpk

KPK butuhkan waktu untuk tangani kasus tindak pidana korupsi pengadaan "quay container crane" (QCC) di PT Pelindo II dengan tersangka RJ Lino.

KPK bersedia menerima pengajuan Choel Mallarangeng menjadi Justice Collaborator, yang sudah disampaikan sejak akhir 2016 lalu, apabila ia mau buka bukti baru terkait dalang utama korupsi Hambalang. 

KPK menyita aset Bambang Irianto. Ia diduga terjerat dalam tiga perkara hukum sekaligus; korupsi, gratifikasi dan pencucian uang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar sebagai tersangka suap terkait permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

KPK akan segera memanggil kembali Ipar Presiden Joko Widodo bernama Arief Budi Sulistyo.

Pernyataan Saut Situmorang ini secara implisit menjawab pertanyaan masyarakat bahwa dalam pemberantasan korupsi tidak harus dilakukan dengan cara Operasi Tangkap Tangan semata (OTT), tetapi bisa dari penemuan fakta persidangan, pemanggilan saksi terkait ataupun menelusuri denda perampasan dari produk tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan lainnya.

KPK melanjutkan pemeriksaan untuk tersangka Charles Jones Mesang terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah. Anggota DPR dari fraksi Gerindra pun dipanggil guna menjalani pemeriksaan.

Mantan Ketua DPD Irman Gusman divonis 4 tahun dan 6 bulan penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan serta pencabutan hak politik karena dinilai terbukti menerima Rp100 juta dari pemilik CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto dan Memi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Wali Kota Madiun Bambang Irianto (BI) sebagai tersangka dalam tiga perkara tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun Bambang Irianto (BI) sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada Jumat (17/2/2017).

Mantan Direktur PT Garuda Indonesia 2005-2014 Emirsyah Satar diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pertama kalinya, sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi sejumlah informasi terkait dengan kepemilikan aset dari Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menilai Hakim Konstitusi non-aktif Patrialis Akbar terbukti melakukan dua pelanggaran berat sehingga harus diberhentikan secara tidak hormat.

Presiden Joko Widodo mengingatkan agar tidak ada orang yang membawa-bawa namanya dalam proyek atau persoalan apapun terkait kasus suap PPNS Handang Soekarno, yang diduga melibatkan kerabat Presiden bernama Arif Budi Sulistyo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga saksi terkait tindak pidana korupsi suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

KPK memeriksa Ketua MK Arief Hidayat sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap hakim MK Patrialis Akbar terkait permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

KPK mengungkapkan terdapat tujuh tahanan yang juga warga DKI, memilih tidak menggunakan hak pilih. Tahanan tersebut tidak membeberkan secara jelas alasannya golput.

Pengakuan Antasari di Bareskrim Polri kembali mengingatkan lagi kasus yang menimpa Aulia Pohan, besan Yudhoyono.

Antasari mulai bernyanyi. Ia menyebut Cikeas mengirim pesan melalui Hary Tanoesoedibjo buat mengamankan besan Yudhoyono, Aulia Tantowi Pohan.

Antasari menduga bahwa seorang pejabat telah sengaja menghilangkan barang bukti berupa pakaian yang dikenakan mendiang Direktur Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen.