Indeks Kpk

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap sejumlah petinggi perusahaan industri kapal PT PAL terkait "marketing fee" penjualan kapal ke Filipina.

KPK memeriksa 17 orang terkait OTT PAL. Ada indikasi penerimaan hadiah kepada petinggi di perusahaan BUMN ini.

Kementerian BUMN menerapkan zero tolerance dan akan menindak tegas pejabat BUMN yang terbukti melakukan tindakan korupsi.

Penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan mantan anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani pernah menerima ancaman dari sesama anggota DPR untuk tidak buka suara soal adanya pembagian uang korupsi e-KTP.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan mengatakan tidak pernah mengancam dan mengintimidasi mantan anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani selama pemeriksaan kasus korupsi e-KTP.

Usut kasus korupsi e-KTP, KPK memeriksa empat Kemendagri. Mereka akan memberikan kesaksian untuk Andi Narogong, tersangka kasus e-KTP.

Presdir PT EK Prima Ekspor (EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair mengakui uang suap yang dia persiapkan sebesar Rp6 miliar juga ditujukan untuk Kepala Kanwil Dirjen Pajak (DJP) Jakarta Khusus Muhammad Haniv.

Terkait ketidakhadiran saksi kasus korupsi e-KTP Miryam S Haryani karena sakit, JPU KPK belum menerima salinan surat sakit Miryam dan tidak dijelaskan sakit yang diderita Miryam dalam surat tersebut.

Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi menunda kelanjutan sidang kasus tindak pidana korupsi pengadaan pekerjaan KTP elektronik (e-KTP) karena anggota Komisi II DPR RI 2009-2014 Miryam S Haryani yang seharusnya menjadi saksi tidak dapat hadir karena sakit.

Pada sidang lanjutan tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP elektronik (e-KTP), JPU KPK menjadwalkan kehadiran tiga penyidik KPK yang akan dikonfrontasi dengan kesaksian mantan anggota Komisi II DPR RI, Miryam S Haryani, Senin (27/3/2017).

Penetapan Andi Narogong sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP diharapkan bisa membuka kotak pandora skandal korupsi yang menyeret sejumlah nama pejabat, dari legislatif hingga eksekutif.

Ketua Komisi III DPR Bidang Hukum Bambang Soesatyo keberatan karena namanya disebut oleh mantan anggota DPR Komisi II Miryam S Haryani dalam persidangan korupsi e-KTP, Kamis (23/3/2017).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Andi Agustinus alias Andi Narogong-tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pekerjaan KTP elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012.

Mantan anggota Komisi II DPR RI 2009-2014 Miryam S Haryani yang dihadirkan sebagai saksi oleh JPU KPK mengaku tidak kenal dengan Andi Agustinus atau Andi Narogong selaku penyedia barang dan jasa pada Kemendagri.

Mantan anggota Komisi DPR, Miryam S Haryani mencabut semua keterangan yang pernah dia sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada dakwaan kasus korupsi e-KTP Irman dan Sugiharto.

Mantan anggota Komisi II DPR RI periode 2009-2014, Miryam S Haryani menyebut bahwa ia merasa ditekan saat diperiksa oleh penyidik KPK dengan menceritakan Bambang Soesatyo dan Aziz Syamsudin juga diintimidasi saat diperiksa.

JPU KPK Irene Putri menyatakan terdapat hal-hal tidak logis terkait keterangan mantan anggota Komisi II DPR RI 2009-2014 Miryam S Haryani yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus proyek e-KTP.

Sejumlah masyarakat terdampak industri batubara bersama aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Greenpeace dan Jaringan Tambang (Jatam) menggelar unjuk rasa di depan gedung KPK, Jakarta.

KPK tentukan penahanan atau tidak untuk Andi Narogong besok siang. Ia kini masih diperiksa di KPK guna dimintai keterangan soal proyek e-KTP.

KPK mengaku tidak melakukan penekanan terhadap Miryam S Haryani dalam mengorek informasi seputar kasus e-KTP. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memastikan lembaga antirasuah ini profesional dalam bekerja.