Indeks Kpk

Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura periode 2009-2010 Miryam S Haryani mengakui mendapatkan intimidasi penyidik KPK, salah satunya Novel Baswedan untuk memenuhi keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) korupsi e-KTP.

Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 dari Fraksi Demokrat Taufik Effendy mengaku tidak hadir dalam rapat e-KTP yang dibahas DPR tahun 2010 silam. Pasalnya, saat itu Taufik tengah fokus membahas Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tengah digarap Komisi II DPR.

Saksi sidang korupsi pengadaan e-KTP, Teguh Juwarno, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR periode 2009-2010 mengklaim tak pernah mengikuti rapat internal DPR dengan Kemendagri dalam hal pembahasan proyek e-KTP 2010-2013.

Sidang lanjutan tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP elektronik (e-KTP) akan menghadirkan tujuh saksi dari unsur Kemendagri dan DPR yang dijadwalkan diperiksa pada Kamis (23/3/2017).

Pemberian status justice collaborator dalam kasus korupsi e-KTP sangat penting agar bisa menyeret sejumlah nama yang memiliki pengaruh kuat. Tapi, mereka tak otomatis terbebas dari delik pidana.

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Sandiaga Uno tidak perlu untuk menyerahkan perubahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pukat UGM mengharapkan KPK transparan menangani kasus e-KTP. Salah satunya, dengan membeberkan nama 14 orang yang telah mengembalikan uang dalam kasus ini.

Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah menjelaskan, hingga kini KPK belum berniat memanggil Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Sebab, KPK belum bisa mengendus apakah keduanya terlibat kasus yang menjurus pada korupsi atau tidak.

Menurut KPU DKI Jakarta, Anies Baswedan tercatat pada 20 September 2016 memiliki harta Rp7,3 miliar dan 8.893 dolar AS. Sementara pasangannya, Sandiaga Uno tercatat dengan total Rp3,8 triliun dan 10,3 juta dolar AS.

Adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi), Arif Budi Sulistyo membantah pernah bertemu dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiastedi untuk membahas masalah pajak perusahaan PT EKP, namun bertemu untuk mengurusi pajak perusahaannya.

Langkah politik Aher yang mendorong istrinya mencalonkan diri sebagai kepala daerah bukan hal baru dalam praktik dinasti politik di Indonesia. Di Pulau Jawa saja, sejak 2010 setidaknya ada enam kepala daerah yang mewarisi jabatan suaminya.

Loade mengatakan bahwa "KPK palsu" sudah banyak menelan korban seperti di Bogor, Sumatera dan Kendari. Bahkan di antara korban banyak yang mengalami kerugian mencapai ratusan juta.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengemukakan alasan KPK melindungi 14 nama pengembali uang -eKTP karena alasan keamanan. Meski demikian, proses pidana terhadap penerima uang itu tetap berlanjut.

Tiga orang pejabat Bea dan Cukai dipanggil KPK terkait kasus suap di Mahkamah Konstitusi. Ketiganya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Basuki Hariman.

KPK akan memeriksa Wakil Bupati Klaten Sri Mulyani. Ia akan dimintai keterangan tentang kasus suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Terdakwa korupsi proyek e-KTP, Irman yang merupakan mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) membantah pernyataan mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini terkait permintaan uang untuk mantan Mendagri Gamawan Fauzi.

Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraini mengaku pernah menemui Setya Novanto di tahun 2010 bareng Irman, Sugiharto dan Andi Agustinus alias Andi Narogong. Pertemuan itu membahas rencana proyek e-KTP. 

Dalam kesaksiannya di sidang kedua kasus korupsi e-KTP, mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku pernah ke Singapura bersama dua anak buahnya, yaitu Irman dan Sugiharto, terdakwa dalam kasus korupsi e-KTP.

Dalam keterangan di persidangan kasus korupsi e-KTP, mantan Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan Komisi II DPR RI periode 2009-2014 mengusulkan perubahan sumber anggaran proyek pengadaan e-KTP.

Usulan pengguliran hak angket dugaan korupsi proyek KTP Elektronik (e-KTP) belum diterima Ketua DPR Setya Novanto secara langsung sehingga pihaknya belum bisa menentukan sikap.