Indeks Kpk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua hakim Mahkamah Konstitusi sebagai saksi kasus dugaan suap terkait uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Terdapat enam tahanan yang terdata dapat melaksanakan hak pilih di kantor KPK Kavling C-1 Kuningan Jakarta pada Pilkada Serentak 15 Februari 2017.

Bagir Manan mengatakan bahwa MKMK masih belum sampai pada kepastian mengenai putusan etik terhadap Patrialis.

KPK akan memeriksa dua hakim mahkamah konstitusi untuk menelusuri lebih lanjut dugaan suap terkait uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 yang menyeret nama Patrialis Akbar.

Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan diberhentikan dari jabatannya, tetapi sampai saat ini masih menerima gaji dari negara senilai kurang lebih Rp72,8 juta pada Februari 2017 ini.

KPK meminta Kemenkumham tidak memusatkan lokasi bui para napi koruptor di Lapas Sukamiskin, tapi menyebarkannya ke banyak tempat.

"Draft" putusan uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ditemukan penyidik KPK dari tangan orang dekat Patrialis, Kamaludin, sama dengan putusan yang dibacakan Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memberikan dokumen kasus-kasus yang ditangani lembaga penegak hukum tersebut ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

KPK telah memeriksa 10 saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi suap dengan tersangka mantan Atase Imigrasi pada Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur, Malaysia, Dwi Widodo.

Nilai duit korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik atau E-KTP, yang sudah dikembalikan kepada KPK, telah mencapai Rp250 miliar.

Praktik korupsi dengan motif jual-beli jabatan marak terjadi di daerah. Namun, DPR malah mewacanakan akan menghapus peran Komisi Aparatur Sipil Negara yang selama ini melakukan pengawasan.

Penyidik KPK direncanakan akan mengkonfirmasi informasi-informasi yang ada terkait aliran dana KTP-E dari Yasonna Laoly sebagai saksi, terutama saat masih menjadi anggota Komisi II DPR RI 2009-2014 dari Fraksi PDIP.

Dalam pledoinya, mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengaku tidak hati-hati saat menerima bungkusan berisi uang dari rekannya, pemilik CV Semesta Berjaya sehingga ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly akan kembali dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, sebagai saksi dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP di gedung KPK.

KPK membuka seleksi penasihat periode 2017-2021. Tim Penasihat berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai dengan kepakarannya kepada KPK dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

KPK menetapkan Atase Imigrasi pada Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur, Malaysia, Dwi Widodo, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proses penerbitan paspor RI.

KPK masih mengkaji keseriusan mantan Bupati Klaten, Sri Hartini yang mengajukan diri menjadi Justice Collaborator.

Namanya sering disebut-sebut terlibat dalam beberapa proyek korupsi, tetapi baru kali ini KPK akhirnya menjaring politisi PKS Yudi Widiana ini sebagai tersangka.

Dua tersangka itu adalah anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS Yudi Widiana Adi (YWA) dan Musa Zainuddin (MZ) dari Fraksi PKB.

KPK menahan Choel Mallarangeng dalam kasus proyek Hambalang. Ia diduga menjadi perantara aliran dana untuk kakaknya Andi Mallarangeng.