tirto.id - Kementerian BUMN menerapkan zero tolerance dan akan menindak tegas pejabat BUMN yang terbukti melakukan tindakan korupsi.
"Untuk itu, Kementerian BUMN meminta manajemen PT PAL untuk memperketat pengawasan, secepatnya memberikan tindakan tegas kepada semua tersangka dan memprioritaskan kestabilan serta menjaga citra perusahaan," demikian pernyataan Kementerian BUMN yang diterima Antara News, Kamis (30/3/2017) malam.
Pernyataan tersebut disampaikan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap beberapa orang di Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur, dalam dugaan suap di bidang perkapalan.
Selain itu, Kementerian BUMN juga mengapresiasi kerja KPK dan mendukung semua proses sehingga tuntas.
Saat ini prioritas kementerian BUMN selain menegakkan hukum, juga memastikan operasional perusahaan tetap berjalan khususnya terkait dengan citra dengan mitra-mitra dalam dan luar negeri.
Sebelumnya, manajer Humas PT PAL Indonesia Bayu Wicaksono menegaskan pihaknya sedang menelusuri kabar adanya jajaran petinggi perusahaan yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya juga mencari informasi tersebut, dan di kantor pusat PT PAL Indonesia di Surabaya ada rapat jajaran tertinggi, tidak ada apa-apa, termasuk operasi senyap," kata Bayu dikonfirmasi Antara di Surabaya, Kamis (30/3/2017).
Untuk itu, Kementerian BUMN meminta manajemen PT PAL untuk memperketat pengawasan, secepatnya memberikan tindakan tegas kepada semua tersangka dan memprioritaskan kestabilan serta menjaga citra perusahaan.
Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap beberapa orang di Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur, terkait dengan dugaan korupsi di BUMN, PT PAL Indonesia.
"Operasi tangkap tangan ini terkait dengan bidang perkapalan, ada indikasi penerimaan hadiah atau janji terhadap penyelenggara negara," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, pada Kamis (30/3/2017) seperti dilansir Antara.
Febri menyatakan KPK sedang melakukan proses pemeriksaan secara intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan di Jakarta.
"Untuk di Surabaya belum ada info lebih lanjut dan lebih rinci," tuturnya.
KPK belum bisa memastikan terkait barang bukti yang diamankan dalam operasi tangkap tangan baik di Jakarta maupun Surabaya itu.
"Belum bisa dipastikan karena masih menunggu info lebih lanjut. Masih melakukan pemeriksaan intensif paling lama 24 jam," kata Febri.
Lebih lanjut ia menyatakan KPK baru akan mengumumkan hasil operasi tangkap tangan itu pada Jumat (31/3/2017).
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri
