Indeks Kpk

Tercatat 300 saksi dipanggil ke gedung KPK sejak perkara kasus korupsi e-KTP bergulir tiga tahun terakhir.

KPK menyita dokumen impor milik Basuki Hariman di kantor Bea Cukai. Pengusaha daging sapi itu diduga memiliki kepentingan bisnis terkait uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama Satrya Langkun mendesak KPK segera mengungkap aktor intelektual kasus E-KTP era Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

KPK gali informasi tentang proses pengadaan dan pelaksanaan kontrak dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan pekerjaan peningkatan jalan Kemiri-Depapre

KPK terus membongkar kasus jual beli jabatan di Klaten, Jawa Tengah. Lembaga antirasuah ini melibatkan 400 saksi untuk bisa mengurai kasus itu. Dari pemeriksaan saksi, KPK menduga ada petunjuk lain terkait sumber dana yang diterima Bupati Klaten nonaktif, Sri Hartini.

KPK mendalami apabila ada rapat-rapat lain yang melibatkan hakim lainnya di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembahasan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

KPK bongkar lagi kasus lama pengadaan alat kesehatan di Universitas Udayana Bali. Kasus korupsi ini menyeret PT. Mahkota Negara, anak perusahaan milik PT. Permai Group. Permai Group merupakan perusahaan induk yang didirikan mantan politisi Partai Demokrat. 

Masih ada lima hakim MK yang hingga kini molor menyampaikan LHKPN. KPK ingatkan lagi para hakim MK untuk segera melaporkan kekayaan mereka.

Pendaftar calon penasihat KPK tembus tiga ribuan orang. Hal ini menunjukkan integritas KPK, kata Imam Prasodjo.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai intimidasi terhadap orang yang melaporkan dugaan korupsi bukanlah berita baru. Dari catatan yang diterima ICW, intimidasi seperti ini telah terjadi sekitar 186 kasus sepanjang dua tahun terakhir.

Pendaftaran seleksi calon anggota Tim Penasihat KPK periode 2017-2021 diminati oleh lebih dari 3000 pendaftar meski hanya empat orang yang dibutuhkan.

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar kembali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi suap terkait permohonan uji materi perkara di Mahkamah Konstitusi.

Mantan Dirut PT Garuda Indonesia 2005-2014 Emirsyah Satar kembali diperiksa KPK sebagai saksi tindak pidana korupsi suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C pada PT Garuda Indonesia.

KPK terus menyidik kasus suap di KBRI Malaysia menyusul ditetapkannya Dwi Widodo sebagai tersangka. Atase KBRI itu diduga memungut upeti dari perusahaan yang menjadi calo pengurusan paspor dan visa calling.

Kedatangan Antasari didampingi oleh dua kuasa hukumnya, Azam Khan dan Hariadi, sekitar pukul 10.30 WIB. Ia diperiksa polisi selama hampir enam jam.

Sri Hartini diperpanjang masa penahanannya sampai akhir Maret. KPK masih menyidik kasus jual beli jabatan di Pemkab Klaten ini.

KPK kecewa dengan tindakan Partai Hanura mengangkat Bambang Soeharto sebagai Dewan Pembina. Bambang masih berstatus sebagai tersangka.

KPK segera mengeksekusi mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman ke lembaga pemasyarakatan (lapas) Sukamiskin, Bandung karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dan Irman menerima vonis majelis hakim.

Berdasarkan penelusuran Tirto, selain Bupati Rokan Hulu nonaktif Suparman, setidaknya ada empat kepala daerah lain yang juga lolos dari dakwaan korupsi.

Laporan mengenai vonis bebas Bupati nonaktif Rokan Hulu Suparman akan dipelajari oleh Komisi Yudisial (KY).