Indeks Kpk

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Musa Zainuddin diperiksa KPK sebagai tersangka tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2016.

Presiden mengatakan, kasus korupsi e-KTP menyebabkan pengelolaan administrasi kependudukan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhambat.

Dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi e-KTP, ada 25 nama pejabat yang disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ada ketidakyakinan nama-nama tersebut akan diusut dan diproses hukum.

Sidang kedua kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012 akan menghadirkan delapan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kemendagri meminta saran ke KPK untuk kembali melanjutkan proyek e-KTP. Kasus korupsi e-KTP sebelumnya, mengaku membuat gentar Kemendagri untuk melanjutkan proyek itu.

Sepanjang tahun 2016, sejumlah anggota DPR terjerat dalam kasus korupsi yang ditangani KPK. Maka tak heran jika survei Global Corruption Barometer menempatkan DPR sebagai lembaga paling korup. Apalagi DPR juga cukup getol ingin merevisi UU KPK.

KPK akan mendalami kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Anies Baswedan. Anies dituding melakukan korupsi senilai Rp146 miliar saat menjabat Mendikbud silam.

Internal Yayasan Bung Hatta terus memantau keterlibatan Gamawan Fauzi dalam kasus e-KTP. Titel Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) 2004 akan dicabut jika mantan Mendagri itu terbukti terlibat dalam korupsi e-KTP.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan memanggil 133 saksi di persidangan untuk membuktikan kasus korupsi dalam pengadaan KTP elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012.

Dalam pembacaan dakwaan kasus korupsi e-KTP, Ketua DPR Setya Novanto disinyalir ikut menentukan kelancaran anggaran pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012 senilai total Rp5,95 triliun.

Sejumlah nama pejabat eksekutif dan legislatif disebut JPU dalam pembacaan dakwaan di persidangan perdana kasus korupsi e-KTP 2011-2012.

Terdakwa Andi Taufan Tiro diperiksa KPK untuk tersangka Musa Zainuddin dan Yudi Widiana. Ketiganya tersangkut dugaan korupsi penerimaan hadiah karena ikut meloloskan proyek jalan di Maluku-Maluku Utara.

KPK akan menerbitkan sprindik baru terhadap tersangka korupsi Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Namun, berbagai kemungkinan hukum itu masih terus dipertimbangkan KPK.

AJI memprotes larangan siaran langsung sidang e-KTP. Hal ini tidak sesuai dengan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Terlebih kasus e-KTP menyangkut hajat hidup orang banyak.

Afni Carolina menjelaskan, sejumlah anak buah yang diperas itu antara lain, Djaja Buddy Suhardja sebesar Rp100 juta, Iing Suwargi Rp125 juta, Sutadi Rp125 juta serta Hudaya Latuconsina sebesar Rp150 juta, sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp500 juta.

Nama Gubernur Banten Rano Karno disebut menerima uang Rp300 juta dari proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit Rujukan Pemerintah Provinsi Banten dalam APBD dan APBD Perubahan 2012, saat pembacaan dakwaan Ratu Atut Chosiyah.

Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah didakwa oleh JPU KPK melakukan korupsi dalam kasus pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Rujukan Pemerintah Provinsi Banten, sebabkan kerugian negara Rp79,79 miliar.

Kepala Biro Humas dan Informasi KPK, Febri Diansyah menyampaikan kemungkinan Afganistan akan mencontoh Indonesia untuk melakukan pembenahan negaranya dengan mengaplikasikan kinerja KPK.

Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon mengaku Partai Gerindra sudah mengonfirmasi tidak adanya aliran dana korupsi e-KTP yang diterima oleh Anggota DPR Komisi II dari Partai Gerindra.

Satu per satu kasus yang sudah masuk jeratan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lolos atas nama praperadilan. Apakah ini bencana bagi penegakkan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia?