Indeks Kpk

KPK enggan berandai-andai soal hasil akhir sidang praperadilan yang diajukan Setya Novanto

Polda Metro Jaya menyebut tidak ada pengamanan ataupun permintaan dari pengadilan terkait sidang korupsi e-KTP dan sidang praperadilan Setya Novanto.

"Bahwa 'ne bis in idem' itu memang tidak boleh tetapi terhadap perkara yang sudah mempunyai putusan yang tetap berarti bahwa perkara itu sudah masuk pokok perkara," kata Komariah.

"Sidang terbuka untuk umum, cuma tidak live saja," kata Humas Pengadilan Jakarta Pusat, Ibnu Basuki Wibowo.

KPK sudah mendapatkan nama pejabat di Kemenhub yang menerima aliran dana proyek Ditjen Hubla namun belum bisa mengungkapkan saat ini.

Agenda sidang lanjutan praperadilan Setya Novanto hari ini, KPK akan menghadirkan tiga ahli hukum sebagai saksi dan mempertimbangkan hadirnya saksi fakta.

Kemenhumham tidak menutup kemungkinan tetap merevisi UU Tipikor untuk memperkuat pemberantasan korupsi di sektor swasta.

"Ini juga seharusnya ditangkap oleh pengadilan yang membuat jadwal, jangan sampai jadi permainan waktu," kata saksi ahli di praperadilan di sidang Setnov, Mudzakir.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan bahwa sebelum menjadi Presiden RI, Jokowi sudah menyerahkan barang-barang yang jadi gratifikasi. Agus berharap, ini bisa menjadi contoh bagi orang lain.

Mudzakir menyatakan bahwa pihak termohon dalam hal ini KPK akan sia-sia jika menggunakan bukti yang dinyatakan tidak sah dalam putusan praperadilan sebelumnya.

Kewenangan pemberantasan korupsi seharusnya diluaskan ke kalangan swasta.

KPK memberikan jawaban terkait status penyidik KPK Ambarita Damanik yang dipermasalahkan karena dianggap berstatus ilegal.

Salah satu yang disoroti oleh Kepala Biro Hukum KPK, Setiadi adalah soal dalil dari kuasa hukum Novanto terkait ne bis in idem.

ICW berpendapat kemungkinan hakim tunggal Kusno untuk mempercepat putusan praperadilan masih terbuka.

"Surat ini rahasia, bagaimana pemohon (Novanto) bisa mendapatkan surat rahasia di internal KPK," kata Efi Laila.

KPK inginkan jadwal persidangan praperadilan tetap sesuai seperti yang sudah ditetapkan.

Saat ini Setya Novanto sudah tidak menyandang status sebagai tersangka melainkan telah menjadi terdakwa.

KPK menyayangkan penggunaan istilah dalam Alquran seperti "Liqo" dan "Juz" dijadikan sebagai bahasa sandi korupsi di kasus yang melibatkan politisi PKS Yudi Widiana.

"Kami mendapat informasi sudah ada laporan ke Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. Jadi sebaiknya kita tunggu proses di Dewan Etik tersebut," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Hakim Kusno menegaskan bahwa akan memutus lanjut atau tidaknya perkara yang menjerat Ketua Umum Golkar tersebut pada Kamis (14/12/2017) atau selambat-lambatnya Jumat (15/12/2017).