Indeks Kpk

Gubernur Bengkulu Nonaktif Ridwan Mukti dituntut hukuman 10 tahun bui, sekaligus dicabut hak politiknya.

Ridwan Mukti beserta istrinya dinilai terbukti secara sah menerima uang sebesar Rp1 miliar dalam proyek jalan.

KPK telah melimpahkan berkas perkara penetapan tersangka terhadap Novanto.

Usaha mempersoalkan status penyidik/penyelidik independen pernah dilakukan dalam praperadilan tersangka mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Peornomo.

"Dengan demikian, hingga saat ini seluruh terdakwa kasus e-KTP yang diajukan ke persidangan telah mengajukan diri sebagai JC dan mengakui perbuatannya," tambah Febri.

Menurut JPU KPK, pelimpahan dakwaan tersebut sudah sewajarnya dan berkas perkara sudah lengkap.

Yudi didakwa menerima Rp6,5 miliar dan 354.300 dolar AS (sekitar Rp4,6 miliar) atau totalnya sekitar Rp11,1 miliar.

Fredrich Yunadi menolak mendampingi Setya Novanto dalam rangka penyusunan kelengkapan berkas perkara korupsi e-KTP. Alasannya, sibuk dan minta ditunda besok.

Izin tersebut diberikan setelah Pimpinan DPR melakukan rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi di DPR dan anggota Pansus Angket KPK yang berlangsung lebih kurang selama satu setengah jam.

KPK mulai menyiapkan surat dakwaan untuk Setya Novanto sekaligus bersiap menghadapi prapedilan yang diajukan tersangka korupsi e-KTP itu.

Ade menyatakan, seharusnya Pemprov Jambi bisa meniru cara Ahok yang tidak memberikan celah kepada DPRD DKI Jakarta untuk bermain anggaran.

KPK masih melakukan pemberkasan untuk tersangka kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto.

Dari hasil penggeledahan, KPK menemukan sejumlah dokumen pembahasan anggaran dan catatan-catatan tulisan tangan pihak-pihak tertentu dan menyita sejumlah barang bukti.

Sidang perdana praperadilan Setya Novanto akan dilaksanakan pada Kamis 7 Desember 2017.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Antonius Tonny Budiono," kata Priharsa Nugraha.

Menurut Ketut, KPK sengaja mengulur waktu agar kasus Novanto bisa dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi.

Ketidakhadiran KPK ini berkebalikan dengan pernyataan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, kemarin.

Waseksekjen PAN menyarankan Gubernur Jambi Zumi Zola kooperatif bila diperiksa KPK.

Andi Narogong berniat mengembalikan uang hasil keuntungan proyek e-KTP. "Saya ingin hidup tenang," kata Andi beralasan.

KPK memfasilitasi MKD DPR RI untuk memeriksa Ketua DPR Setya Novanto yang diduga melanggar kode etik hari ini, Kamis (30/11/2017).