Indeks Kpk

Menurut PKS Dewan Pengawas telah terbukti menghambat kerja KPK dalam mengungkap kasus korupsi. 

KPK memanggil Wakil Ketua MPR dari fraksi PKB Jazilul Fawaid untuk diperiksa di kasus dana hibah KONI pada Senin (13/1/2020).

KPK telah berkordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM serta aparat penegak hukum lainnya untuk memburu Harun Masiku.

Kasus Wahyu Setiawan jadi gambaran bahwa rekrutmen Komisioner KPU di Senayan bermasalah. Haruskah sistem pemilihan itu diubah?

KPK didesak memeriksa kelima Ketua KPU Arief Budiman dan 5 Komisioner KPU lain dalam mengusut kasus suap PAW Anggota DPR 2019-2024.

KPK masih mengejar eks Caleg PDIP Dapil Sumsel I Harun Masiku (HAR) yang menjadi tersangka kasus suap PAW anggota DPR RI Dapil Sumsel I.

Ahli hukum pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) menyebut KPKbisa menerapkan pasal 21 UU Tipikor dalam penghalangan proses perkara di DPP PDIP.

Dewas KPK belum menerima surat permohonan izin penggeledahan untuk kasus suap Komisioner KPU.

Rapat pleno kali ini khusus membahas soal nasib Wahyu Setiawan yang dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya, 

Komisi II akan meminta penjelasan terkait dugaan suap PAW anggota DPR RI yang melibatkan komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan akan berusaha kooperatif menjalani proses hukum yang sedang berlangsung di KPK.

KPK masih menghitung jumlah uang yang disita tersebut. 

Mahfud MD menyebut OTT KPK terhadap Bupati Sidoarjo tidak lepas dari peran Dewas sesuai UU KPK baru. Klaim tersebut disanggah oleh Alexander Marwata dan Agus Rahardjo.

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah bersama lima orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap. 

KPK menyita uang suap total Rp1,8 miliar dari 6 tersangka OTT Bupati Sidoarjo yang berlangsung Selasa, 7 Januari 2020.

KPK menetapkan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah bersama lima orang sebagai tersangka suap proyek jalan miliaran rupiah.

Ketua KPU RI, Arief Hidayat belum merespons penangkapan komisionernya yang kena OTT KPK.

BPK akan mengumumkan nilai kerugian negara dari gagal bayar kasus PT Jiwasraya dalam waktu 2 bulan.

Firli Bahuri mengklaim OTT terhadap Bupati Sidoarjo merupakan buah dari implementasi UU KPK yang belum lama ini direvisi.

Mahfud menilai KPK tetap berjalan baik meski undang-undangnya direvisi, salah satunya dengan adanya Dewan Pengawas KPK.