Indeks Korupsi

KPK mencegah pemilik Maktour, Fuad Hasan Masyhur (FHM), ke luar negeri, terkait kasus dugaan korupsi kuota haji khusus 2024.

KPK menyegel ruangan pejabat Kemenkes terkait kasus dugaan korupsi di salah satu rumah sakit di RSUD Koltim, Sulawesi Tenggara.

Permintaan Hosnika Purba itu saat sidang perbaikan permohonan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat.

Melalui juru bicaranya, Yaqut Cholil meminta seluruh pihak menunggu hasil penyidikan tanpa prasangka.

KPK masih mendalami terkait pengelolaan uang yang bersumber dari masyarakat yang menjadi calon jemaah haji.

Pencegahan dilakukan usai KPK menaikkan status perkara korupsi kuota haji khusus ke tahap penyidikan.

KPK juga akan mendalami aliran dana dari penentuan kuota haji khusus 2024.

KPK mengungkap pembagian kuota haji tambahan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 dilakukan pemerintah melalui asosiasi travel haji khusus.

Korupsi dalam program gizi melemahkan ketahanan kesehatan. Pun, dari sisi ekonomi, akan terjadi kehilangan produktivitas jangka panjang akibat stunting.

Usai mendengar putusan yang dibaca Majelis Hakim, Martono dan penasihat hukumnya langsung menyatakan menerima vonis tersebut.

MAKI menyerahkan salinan SK Menag Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan ke KPK.

KPK juga memeriksa dua saksi lain dari pihak swasta terkait korupsi bansos COVID-19 dari presiden.

Thomas Harmanto diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan investasi PT Taspen (Persero).

Cheryl Darmadi selaku Dirut PT Asset Pasific sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka di kasus korupsi Duta Palma. Ia diketahui berada di Singapura.

Surya Paloh mempertanyakan istilah OTT yang digunakan KPK usai kadernya, Bupati Kolaka Timur, ditetapkan tersangka dugaan korupsi proyek RSUD.

Usai pemeriksaan eks Menag, Yaqut Cholil Qoumas, KPK naikkan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 ke penyidikan.

KPK mengungkap adanya permintaan Rp9 miliar oleh Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD.

KPK resmi menetapkan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD bersama 4 orang lainnya.

Komisi XI DPR RI menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK.

KPK akan menelusuri kemungkinan adanya perintah dari partai politik Heri Gunawan dan Satori.