Banjir Kepung Padang, Bantuan Logistik & Sanitasi Jangan Telat

tirto.id - Banjir bandang yang melanda Kota Padang, Sumatra Barat, tidak hanya menimbulkan kerusakan dan memaksa warga meninggalkan rumah, tetapi juga memunculkan persoalan pemenuhan kebutuhan dasar selama masa pengungsian.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, bahkan meminta pemerintah mengoptimalkan penanganan darurat atas banjir bandang yang terjadi di Padang dan memprioritaskan keselamatan warga.

Puan turut menyampaikan keprihatinan atas bencana banjir bandang tersebut. Menurutnya, bencana banjir bandang itu menjadi keprihatinan bersama.

"Pemerintah perlu mengoptimalkan penanganan darurat serta memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak bencana. Keselamatan warga yang utama,” kata Puan dalam keterangan yang diterima Tirto di Jakarta, Senin (12/10/2026).

Berdasarkan laporan Tim SAR, menurutnya, pertolongan bagi warga saat ini sudah sangat mendesak, terlebih terhadap warga yang terjebak. Puan meminta petugas segera menyelamatkan mereka dan membawa ke tempat aman.

"Bagi keluarga yang menghadapi bahaya, pertolongan tepat waktu dan kepastian tempat berlindung sangat berarti untuk menjaga keselamatan orang-orang yang mereka cintai," harapnya.

Selain itu, Puan mengingatkan agar pemerintah pusat dan daerah memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak dan pengungsi. Pemerintah perlu memberikan kepastian perlindungan bagi warga yang terpaksa mengungsi.

Dari data sementara yang diterima, dia menyampaikan banjir bandang itu mengakibatkan 3 kecamatan dan 6 kelurahan di Kota Padang terdampak. Lebih dari 600 jiwa juga mengungsi ke sejumlah lokasi.

Data warga terdampak dan pengungsi tersebut pun masih dalam proses pendataan dan pemutakhiran. Untuk itu, dia meminta pemerintah menyiapkan tempat pengungsian yang aman dan nyaman bagi warga terdampak.

"Tempat pengungsian juga harus ramah anak, ibu hamil/menyusui, lansia, dan warga dengan kebutuhan khusus dan yang memiliki penyakit bawaan," katanya.

Puan menambahkan keputusan mengungsi perlu disertai jaminan bahwa warga terdampak memperoleh tempat berlindung yang layak serta dukungan selama keadaan belum memungkinkan untuk kembali.

"Dukungan yang berkesinambungan akan membantu mencegah keluarga kembali terlalu cepat ke kawasan berisiko karena tekanan ekonomi," katanya.

Sementara itu, Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, mengatakan pemerintah sudah menyiapkan kebutuhan mendesak di sejumlah wilayah terdampak banjir bandang. Kebutuhan mendesak dan prioritas bagi masyarakat di wilayah terdampak itu meliputi logistik pangan, akses jalan, hingga air bersih.

“BPBD bersama instansi terkait telah melakukan asesmen dan penanganan di wilayah terdampak,” ungkap Berton saat dikonfirmasi Tirto, Senin (12/10/2026).

Data sementara BNPB mencatat sebanyak 1.142 kepala keluarga atau 4.420 jiwa di 3 kecamatan dan 16 nagari terkena dampak banjir. Sementara itu, jumlah warga yang harus mengungsi melonjak hingga mencapai 672 jiwa, yang mayoritas terkonsentrasi di Kecamatan Kuranji.

Pemerintah pusat dan daerah sejauh ini sudah menyalur kebutuhan yang mendesak, di antaranya bantuan berupa 500 bungkus nasi, 100 selimut, 23 dus mi instan, 30 paket makanan anak, 30 paket perlengkapan keluarga (family kit), 16 paket pakaian anak, serta 30 unit kasur yang didistribusikan secara merata ke wilayah Koto Tangah dan Kuranji.

Berton melanjutkan untuk memastikan penanganan efektif, BPBD bersama pemerintah mesti percepat verifikasi data keluarga, kerusakan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur. Termasuk, kondisi lingkungan dan sanitasi pascabanjir yang aman bagi warga terdampak.

“Prioritas berikutnya adalah mempercepat pendataan dampak, memenuhi kebutuhan pangan dan air bersih, serta memulihkan fasilitas umum dan akses infrastruktur yang terdampak,” jelasnya.

Tirto juga berupaya menghubungi Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Padang, Srikurnia Yati, dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Hendri Zulviton, untuk menggali informasi tentang penanganan warga terdampak di lokasi. Namun, hingga artikel ini ditulis, Tirto tidak mendapat respons.

Lima Plus Dua Kriteria Pengungsian yang Baik

Direktur Pascasrajana Universitas YARSI sekaligus Adjunct Professor Griffith University, Tjandra Yoga Aditama, mengungkapkan, setidaknya terdapat 5 plus 2 kriteria tentang standar tempat pengungsian yang baik. Dia menerangkan kriteria itu dimulai dari kapasitas tempat pengungsian hingga pelayanan kesehatan.

“Pertama adalah kepadatan penghuninya, jangan sampai berlebihan. Kedua adalah suhu dalam tempat pengungsian, harus yang kurang lebih sepadan dengan suasana hunian di lingkungan secara umum,” kata Tjandra kepada Tirto, Senin (12/10/2026).

Lalu ketiga, dia juga mengingatkan, warga terdampak yang mengungsi jangan sampai mengalami cedera akibat kurang patutnya ruang pengungsian. Selanjutnya, ketersediaan sanitasi di lokasi tersebut.

“Keempat, jaminan sanitasi dalam bentuk water, sanitation, and hygiene (WASH). Ini salah satu yang paling penting, yang seringkali sulit dipenuhi. Kelima, perlu juga dijaga tentang polusi udara dalam tempat pengungsian,” paparnya.

Selain lima hal tersebut, Tjandra menyebut dua faktor penting lain penunjang lokasi pengungsian lebih baik, yaitu ketersediaan pelayanan kesehatan dan sistem surveilans.

“Pelayanan kesehatan yang baik untuk para pengungsi, dan kedua berjalannya sistem surveilans kesehatan dengan baik untuk melihat pola perkembangan penyakit, gejala serta mendeteksi secara dini kalau ada peningkatan kasus atau masalah kesehatan yang perlu ditangani segera,” sebutnya.

Perhatikan Kesehatan Anak & Kelompok Rentan

Menurut Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia), Dini Widiastutia, pemerintah harus memastikan masyarakat terdampak bencana di Padang dapat mengakses layanan kesehatan.

Meski begitu, lanjut Dini, pemerintah sudah terlihat memberi sejumlah dukungan berupa non-food items dan food items. Pertanyaannya, apakah semua ini dapat diakses semua masyarakat.

“Ini terutama rentan sekali nih kalau untuk anak-anak, anak bayi begitu ya, yang ada di pengungsian-pengungsian,” kata Dini saat dihubungi Tirto, Senin (12/10/2026).

Dini juga menyoroti masalah kecukupan stok pangan hingga pemenuhan nutrisi bagi pengungsi.

“Terutama untuk ibu hamil, menyusui, anak-anak balita, ini menjadi concern,” jelasnya.

Dini juga menyinggung soal penyediaan lingkungan higienis, kebutuhan sanitasi pengungsi, hingga ketersediaan air bersih. Air bersih menjadi kebutuhan krusial mengingat sumur-sumur pascabanjir selalu tercemar air limpasan.

“Juga toilet-toilet mungkin hancur, terdampak. Kamar-kamar mandi tidak bisa diakses lagi, sementara berkumpulnya pengungsi itu kemudian biasanya sampahnya juga ikut numpuk gitu di satu tempat,” terangnya.

Dini menegaskan, pemerintah mesti mewaspadai sejumlah faktor tersebut untuk menghindarkan para pengungsi dari serangan penyakit.

“Dalam jangka pendeknya, diare misalnya dan penyakit kulit. Kalau jangka panjangnya, bisa lebih jauh lagi, karena tergantung berapa lama masyarakat ada di dalam pengungsian, terutama untuk anak-anak baduta, balita, dan ibu hamil dan ibu menyusui,” tegasnya.

Jangan lupakan juga kebutuhan air bersih hingga sanitary napkins untuk kebersihan sanitasi perempuan, serta kebutuhan-kebutuhan penting bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, hingga disabilitas.

Dini menyarankan pemerintah selalu menyiapkan mitigasi bencana secara matang. Mulai dari posisi posko bencana, posko kesehatan hingga kesiapan pemenuhan nutrisi. Termasuk, memenuhi kebutuhan kelompok rentan yang terimbas bencana.

“Untuk nutrisi, terutama tadi kelompok-kelompok rentan bagaimana akan dipenuhi. Terus kemudian juga untuk pendidikan karena sering kali juga terlupakan. Nah, bagaimana ini bisa dipenuhin klaster-klaster hal-hal penting ini, termasuk juga perlindungan anak. Karena, ada tantangan yang berlipat, kerentanan yang berlipat juga (dipengungsian),” ucapnya.