Indeks Korupsi

"Saya sempat berkomunikasi sebentar dengan Novanto tadi malam, ketika rumah pribadinya digeledah oleh penyidik KPK. Novanto saat itu mengatakan ada di Jakarta," kata Fahri Hamzah.

Menurut Rohadi semua hakim, termasuk Ketua Majelis Hakim Ifa Sadewi mendapat aliran dana Rp50 juta yang digunakan untuk liburan.

"Serahkan pada hukum saja," kata Ical sapaan akrab Aburizal saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/11/2017).

"Bila tidak juga ditemukan maka KPK akan berkoordinasi dengan Polri untuk menerbitkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Vonis 9 tahun untuk Musa Zainuddin lebih rendah dibanding dengan tuntutan JPU KPK yang meminta agar Musa divonis 12 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Rohadi menyebut STNK mobil gratifikasi Bupati Indramayu Anna Sophanah itu diserahkan kepada anaknya, Daniel Mutaqien di sebuah rumah makan daerah kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

"Kita kan sudah bikin surat resmi, saya yang bikin surat resmi. Jadi tentu tidak hadir (pemeriksaan KPK)," kata Fredrich.

"Jawaban dari KPK jelaskan kronologis dan menegaskan bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan sah dengan bukti-bukti yang kuat," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Meskipun Kejaksaan Agung telah menyatakan bahwa berkas kasus korupsi penjualan aset Pertamina P21, namun Gathot Harsono sebagai tersangka masih buron.

Istri Setya Novanto mangkir dari pemeriksaan KPK sebagai saksi dalam kasus e-KTP dengan alasan sakit.

KPK menegaskan penanganan kasus suap e-KTP tidak akan berhenti meskipun gugatan yang dilayangkan penasihat hukum Setya Novanto ke MK berjalan.

Fredrich Yunadi menjelaskan, kliennya tidak memenuhi panggilan pemeriksaan lantaran KPK belum mendapat izin tertulis dari Presiden Jokowi.

KPK memperpanjang penahanan Eddy Rumpoko selama 30 hari ke depan dari 16 November 2017 sampai 15 Desember 2017.

"KPK itu sangat hati-hati. Kalau kemudian bau durian jadi alasan, itu kan hanya disebut-sebut saja," kata Saut.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan KPK tidak perlu memerlukan surat izin presiden untuk memanggil Ketua DPR Setya Novanto.

"Pagi ini KPK menerima surat terkait dengan ketidakhadiran SetyaNovanto sebagai saksi untuk tersangka ASS. Alasan yang digunakan adalah terkait izin presiden," kata Kabiro Humas KPKFebriDiansyah

"Saya belum tahu beliau (Setya Novanto) hadir apa nggak. Tapi kami memberikan saran tidak mungkin bisa hadir karena KPK tidak mempunyai wewenang," tandas Fredrich Yunadi.

"Mengapa saya harus diperlakukan seperti ini. Saya bukan penjahat," kata Fredrich Yunadi masih menirukan ucapan kliennya, Setya Novanto.

Dengan kondisi Novanto yang sehat, Idrus yakin yang bersangkutan akan kooperatif dengan KPK dalam menjalani proses hukum yang ada.

Partai Golkar tidak akan ikut campur dalam proses hukum Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP.