Indeks Korupsi

Juru Bicara KPK mengatakan pengadaan pengakutan penyaluran bansos ini dilakukan pada 2020 di Kemensos.

Muhammad Jafar Sukhairi Nasution merupakan Bupati Mandailing Natal periode 2021–2025.

KPK menggeledah salah satu kantor pihak swasta terkait perkara dugaan korupsi kuota haji di Kemenag.

KPK turut menyita uang senilai Rp2 miliar dan juga dua unit mobil mewah saat melakukan OTT di Inhutani V.

KPK menyita uang sekitar Rp10 miliar terkait kasus dugaan korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) di BRI 2020-2024

Iwan Kurniawan membantah bahwa sejumlah dokumen pengajuan kredit sritex adalah inisiatifnya.

KPK menyita sejumlah aset usai menggeledah dua lokasi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji di Kemenag.

Timwas Haji DPR memiliki temuan yang sama dengan KPK terkait sejumlah travel yang diuntungkan dalam kuota haji tambahan pada penyelenggaraan haji 2024.

Iwan Kurniawan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejari Jaksel.

KPK menyatakan tengah menyidiki dugaan tindak pidana korupsi terkait pengangkutan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial.

Wamenag, Muhammad Syafi’i, mengaku tak melihat penyidik KPK di Ditjen PHU Kemenag.

Pencabutan paspor Jurist Tan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook di Kemendikbudristek.

Penggeledahan Kantor Ditjen PHU Kemenag tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi kuota haji pada penyelenggaraan haji 2023-2024.

Operasi Tangkap Tangan KPK kali ini menyasar salah satu BUMN, yaitu INHUTANI V.

Menurut Asep, sebenarnya jumlah yang disebut oleh Ketua KPK hanya agen-agen besar.

Menurut Asep, orang yang dicegah ke luar negeri merupakan orang yang memiliki kaitan erat dengan perkara yang sedang diusut oleh KPK.

KPK memeriksa dirut dan komisaris PT MAJU sebagai saksi dalam kasus fasilitas pembiayaan LPEI.

Seharusnya, dari tambahan 20 ribu kuota dari Arab Saudi, hanya sekitar 1.600 yang dialokasikan untuk haji khusus.

Dalam SK Menag tersebut tercantum pembagian 20 ribu kuota tambahan menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus.

KPK menyita sejumlah dokumen dari Kantor Ditjen Lanjutan Kemenkes yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi penerimaan suap di Kabupaten Kolaka Timur.