Indeks Korupsi

Penyidik KPK juga mendalami permintaan uang yang dialami pihak travel demi mendapatkan kuota tambahan haji khusus 2024.

KPK mengatakan uang yang disita terkait korupsi haji akan ditentukan oleh Majelis Hakim atau ketika perkara ini telah inkrah.

Azhar Jaya mengaku dicecar KPK soal peran Kemenkes dalam perencanaan dan penganggaran DAK untuk pembangunan RSUD Koltim.

Kejagung belum menerima dokumen apapun terkait permohonan praperadilan Nadiem Makarim.

Penetapan tersangka Rudy Tanoe dalam kasus dugaan korupsi pada penyaluran bansos harus dinyatakan sah demi hukum.

KPK memanggil empat saksi dari pihak swasta terkait dengan kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur.

KPK juga memanggil satu orang saksi lainnya yaitu Direktur Utama (Dirut) PT Griksa Cipta, Aswin Griska Fitrianto.

KPK akan menindaklanjuti laporan dugaan korupsi Bupati Manokwari, Hermus Indou.

KPK juga memanggil satu orang saksi lainnya yaitu seorang karyawan swasta bernama Rosalina Wahyuni.

KPK terus memanggil dan memeriksa sejumlah saksi-saksi, baik dari pihak travel, Kemenag, maupun asosiasi haji.

Kuasa hukum menilai Kejaksaan Agung tidak sah dalam menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka karena kurangnya alat bukti permulaan.

KPK meminta para pejabat tidak boleh menyampaikan LHKPN hanya sebagai formalitas atau menggugurkan kewajiban saja.

Rudy Tanoe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada penyaluran bansos beras.

KPK terus menghitung kerugian negara bersama BPK RI terkait kasus dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina 2018-2023.

KPK mendukung perombakan susunan pengurus Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Polri telah mengetahui lokasi keberadaan tersangka kasus pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek, Eks Stafsus Nadiem Makarim, Jurist Tan.

KPK mencecar Bupati Pati, Sudewo, terkait dengan pengaturan lelang dan dugaan adanya fee pada proyek jalur kereta api di wilayah Jawa Timur.

Bupati Pati, Sudewo, membantah mengembalikan uang korupsi pada pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA ke KPK.

KPK akan meminta klarifikasi Anggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu, terkait LHKPN-nya yang minus Rp2 juta.

Atas putusan sela tersebut, sidang korupsi dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT IAE 2017-2021 dilanjutkan.