Indeks Korupsi

Meski begitu, Purbaya menyerahkan proses hukum kasus dugaan korupsi di DJP ini kepada Kejagung.

Kejagung memastikan eks Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi dan empat orang lainnya bukan berstatus tersangka.

Simak profil eks Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi, yang dicegah ke luar negeri terkait dugaan korupsi tax amnesty Kemenkeu. Ketahui profil dan kariernya.

Uang tersebut merupakan barang rampasan negara terkait kasus investasi fiktif di PT Taspen.

KPK belum menjelaskan mengenai materi pemeriksaan yang akan digali dari keempat tersangka tersebut.

Selain Ken Dwijugiasteadi, ada empat orang lainnya juga yang dicekal. Simak selengkapnya.

Majelis hakim beralasan dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung telah cermat.

Majelis hakim membutuhkan waktu dua pekan untuk menggelar rapat membicarakan putusan terhadap hakim Djuyamto dkk.

Berita aslinya tidak membahas soal pembagian uang Rp280 miliar pada Jokowi, melainkan peran adik dan ipar Sugiri dalam kasus korupsinya.

Kejagung menyatakan terpenting penanganan kasus Petral berjalan sesuai aturan yang berlaku.

JPU mengungkap pesan tawaran selisih antara pendapatan dari penjualan kepada Pertamina International Shipping (PIS) yang menggunakan kapal Olympic Luna.

KPK mengklaim telah lebih dulu mengeluarkan Sprindik sebelum Kejagung melimpahkan kasus dugaan korupsi minyak mentah oleh Petral.

Ketua KPK Setyo Budianto beralasan kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud beririsan dengan kasus Chromebook di Kejagung.

Budhi Sarumpaet bercerita sidang perkara suap dengan terdakwa Hasto Kristiyanto menjadi ajang pertarungan gengsi antara JPU dan penasihat hukum.

Uang tersebut diterima Nurhadi dari pihak yang berperkara di lingkungan pengadilan.

Rosmauli menekankan bahwa pihaknya akan bersikap kooperatif dan menghormati proses hukum yang berjalan.

KPK masih terus mendalami dugaan pelanggaran yang terjadi pada proses pengadaan lahan yang digunakan untuk pembangunan Whoosh.

Kredit tersebut dicairkan dengan nominal Rp122 miliar dan manajer mendapat bagian Rp800 juta.

Pengusutan dugaan perusakan segel rumah dinas dengan memeriksa tiga pramusaji rumah dinas jabatan Gubernur Riau.

Pemanggilan terhadap Rossa Purbo Bekti akan disesuaikan dengan hasil klarifikasi yang dilakukan Dewas KPK atas laporan tersebut.