Indeks Korupsi

Hukum
Rabu, 15 Okt 2025

KPK: Kasus Taspen Jadi Korupsi Pertama Irisan dengan Pasar Modal

Kasus Taspen menjadi tantangan KPK untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi bisa beririsan di mana pun.
Hukum
Rabu, 15 Okt 2025

Sidang Korupsi Korporasi Duta Palma Tetap Jalan meski Ada Hibah

Pengembalian aset menurut Kejagung tak mempengaruhi jalannya penegakan hukum
Sosial Budaya
Rabu, 15 Okt 2025

Jaksa Diminta Teliti soal Kerugian di Kasus Tata Kelola Minyak

Jaksa seharusnya transparan dalam menyampaikan potensi kerugian negara dalam kasus ini.
Hukum
Selasa, 14 Okt 2025

Arie Ariotedjo Diperiksa soal Fraud Kerja Sama Antam dan PT LCM

Arie Ariotedjo diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi pada pengolahan anoda logam antara PT Antam dan PT Loco Montrado.
Hukum
Selasa, 14 Okt 2025

Kejagung: Riza Chalid Disidang In Absentia Jika Penuhi Syarat

Tim penyidik Kejagung masih terus berupaya menghadirkan Riza Chalid dalam persidangan.
Hukum
Selasa, 14 Okt 2025

KPK Tetapkan PT Loco Montrado Tersangka Korporasi Kasus Antam

KPK menetapkan PT Loco Montrado telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi sejak Agustus 2025 lalu.
Hukum
Selasa, 14 Okt 2025

Diperiksa KPK, Eks Ketua Koperasi Amphuri Ngaku Tak Kenal Yaqut

Joko Asmoro mengaku tidak mengenal mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Hukum
Selasa, 14 Okt 2025

KPK Sudah Periksa Arie Ariotedjo terkait Kasus Antam Pekan Lalu

Arie Ariotedjo diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengolahan anoda logam antara PT Antam dan PT Loco Montrado.
Hukum
Selasa, 14 Okt 2025

Menteri Haji Minta Pendampingan Jaksa Agung Cegah Korupsi

Pertemuan Menteri Haji dan Jaksa Agung dalam rangka koordinasi pendampingan hukum program-program yang dimiliki Kementerian Haji dan Umrah.
Hukum
Selasa, 14 Okt 2025

KPK Periksa Arie Ariotedjo Jadi Saksi Kasus Korupsi PT Antam

Arie Prabowo Ariotedjo diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengolahan anoda logam antara PT Aneka Tambang dan PT Loco Montrado.
Hukum
Selasa, 14 Okt 2025

Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa Ketua Koperasi Amphuri

KPK terus mengusut kasus kuota haji, kali ini dengan memeriksa dua petinggi Koperasi Amphuri Bangkit Melayani.
Hukum
Selasa, 14 Okt 2025

Pengacara Bantah Kerry dan Riza Chalid Berkaitan di Kasus Minyak

Pengacara berdalih Riza Chalid dan Kerry Adrianto menjadi beneficial owner di perusahaan yang berbeda.
Hukum
Selasa, 14 Okt 2025

Dewas KPK akan Bahas Pertemuan Tanak dengan Saksi Kasus EDC BRI

Dewas menilai pertemuan pimpinan KPK dengan saksi di suatu perkara bisa saja dilakukan, tetapi sebaiknya dihindari.
Politik
Senin, 13 Okt 2025

KPK Dalami Proses Jual Beli Lahan JTTS ke Eks Dirut Hutama Karya

Bintang Perbowo disebut telah mengambil keputusan siasat pembelian lahan-lahan di sekitar JTTS, saat baru lima hari menjabat.
Hukum
Senin, 13 Okt 2025

KPK Periksa Komisaris Inhutani V soal Kerja Sama dengan PT PML

Penyidik KPK mendalami hal tersebut saat memeriksa Raffles sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengelolaan kawasan hutan di lingkungan Inhutani V.
Hukum
Senin, 13 Okt 2025

PPATK Serahkan LHA Aset Tersangka Halim Kalla Cs ke Polri

PPATK menyatakan penelusuran aset milik tersangka kasus dugaan korupsi PLTU 1 Kalimantan Barat, sudah selesai dilakukan.
Hukum
Senin, 13 Okt 2025

2 Petinggi PT Sahara Dzumirra Diperiksa KPK soal Korupsi Haji

PT Sahara Dzumirra Internasional diketahui merupakan perusahaan yang bergerak di bidang travel haji dan umrah, Sahara Tours & Travel.
Hukum
Senin, 13 Okt 2025

KPK Dalami Penggunaan Uang Pemerasan TKA ke Sesditjen Kemnaker

Memey didalami soal uang pemerasan dari tersangka Gatot Widiartono selaku Koordinator Analisis dan RPTKA tahun 2021-2025.
Hukum
Senin, 13 Okt 2025

KPK Cecar Eks Dirjen Binwasnaker soal Penerimaan Pengurusan K3

Haiyani Rumondang diduga turut menerima aliran uang dari pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker.
Hukum
Jumat, 10 Okt 2025

Saat Pimpinan KPK Hadiri Acara yang Digelar Saksi Kasus EDC BRI

Johanis Tanak berdalih kehadirannya di acara tersebut tidak melanggar aturan karena disetujui oleh pimpinan KPK lainnya.