Indeks Korupsi

Ketiga tersangka ditahan usai KPK melakukan pengembangan perkara.

Ibnu berharap, kehadiran Festival Film Antikorupsi dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya korupsi.

KPK menyinggung Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 yang melarang tersangka mengajukan praperadilan secara in absetia atau dalam status DPO.

Hakim mempertanyakan kenapa Ilham dan sejumlah saksi lain mau digunakan namanya sebagai nasabah fiktif demi memperoleh upah Rp800 ribu.

KPK menegaskan aksi korporasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip business judgement rule.

KPK menepis banyaknya narasi yang menyebut salah satu terdakwa yaitu Ira Puspadewi tak bersalah dalam perkara ASDP karena tidak menerima keuntungan.

Dalam fakta persidangan, terungkap bahwa proses akuisisi yang dilakukan oleh ASDP terhadap PT Jembatan Nusantara dilakukan dengan tidak objektif.

Penyidik masih meminta keterangan kepada sejumlah saksi di lingkungan Pemprov Riau.

Andi Saguni diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Sesditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes periode 2024-2025.

Menurut Anang, dalam kasus dugaan korupsi POME ini juga masih dilakukan penghitungan kerugian negara.

Menurut Anang, ada 2 Sprindik kasus Petral di Kejagung salah satunya berada pada periodisasi 2008-2015, sementara KPK pada 2009-2015.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, belum mau mengungkapkan siapa saja yang sudah diperiksa terkait korupsi tax amnesty.

Perkara rasuah Petral ini telah merugikan keuangan negara mencapai jutaan dolar Amerika Serikat.

Kerugian negara ini selesai dihitung oleh BPK dan diserahkan kepada Kortastipidkor.

Profil dan karier Ira Puspadewi, eks Dirut ASDP, kembali disorot usai vonis terkait akuisisi JN. Baca selengkapnya di sini.

Halim Kalla tak ditahan meski sudah berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan PLTU 1 Kalimantan Barat (Kalbar).

KPK menyebut calon tersangka pada kasus Google Cloud, mayoritas sama dengan para tersangka pada perkara Chromebook yang ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Asep Guntur Rahayu, memastikan bahwa dugaan korupsi di BPKH ini berbeda dengan dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama 2023-2024.

Keempat tersangka sebelumnya telah terjaring operasi tangkap (OTT) bersama enam tersangka lainnya, Minggu (16/3/2025) lalu, tapi dibebaskan.

Meski begitu, Purbaya menyerahkan proses hukum kasus dugaan korupsi di DJP ini kepada Kejagung.