Indeks Korupsi

Hukum
Rabu, 24 Des 2025

Prabowo: Korporasi Bayar Preman Hambat Penertiban Kawasan Hutan

Bentuk perlawanan dilakukan dengan menghasut warga dan menyewa preman untuk menghadang serta melawan petugas Satgas PKH di lapangan.
Hukum
Rabu, 24 Des 2025

Prabowo: Uang Sitaan Rp6,6 T Bisa Bangun Rumah Korban Bencana

Menurut Prabowo kebutuhan rumah bagi para pengungsi korban bencana di Sumatra diperkirakan mendekati 200 ribu unit.
Hukum
Rabu, 24 Des 2025

Sudirman Said Jelaskan Hasil Pemeriksaan di Kejagung soal Petral

Sudirman Said mengatakan diperiksa terkait perannya sebagai Senior Vice President Integrated Supply Chain di Pertamina antara tahun 2008 dan 2009.
Hukum
Rabu, 24 Des 2025

Kejagung Serahkan Denda Pelanggaran Hutan Rp6,6 T ke Negara

Penyerahan uang hasil tindak pidana korupsi dan denda administratif kehutanan itu disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Hukum
Rabu, 24 Des 2025

KPK Telaah Laporan ICW soal Pemerasan oleh 43 Anggota Polisi

KPK akan melakukan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan ICW dan KontraS tersebut.
Hukum
Rabu, 24 Des 2025

KPK Sebut Ponsel Dengan Pesan Terhapus Milik Kadis di Bekasi

Pesan terhapus itu terdapat pada handphone milik sejumlah kepala dinas di Kabupaten Bekasi.
Hukum
Rabu, 24 Des 2025

KPK Sita Land Cruiser saat Geledah Rumah Bupati Bekasi

Keduanya telah ditetapkan menjadi tersangka dalam dugaan kasus suap proyek di lingkungan Pemkab Bekasi.
Hukum
Selasa, 23 Des 2025

KPK Buka Kans Periksa Atalia Praratya terkait Kasus BJB

Penyidik KPK masih mendalami ke mana saja aliran dana nonbujeter dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB tersebut mengalir.
Hukum
Selasa, 23 Des 2025

ICW Laporkan Dugaan Pemerasan oleh 43 Anggota Polisi ke KPK

ICW menyebut nilai dugaan pemerasan oleh 43 anggota polisi tersebut mencapai Rp26,2 miliar.
Hukum
Selasa, 23 Des 2025

KPK: Penyidikan Korupsi Kuota Haji Berjalan Lambat tapi Pasti

Fitroh berjanji penyidikan dugaan korupsi kuota haji oleh penyidik KPK akan berujung pada penetapan tersangka.
Hukum
Senin, 22 Des 2025

KPK Tahan Kasi Datun Kejari HSU usai Sempat Kabur saat OTT

Penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama terhitung sejak hari ini hingga 10 Januari 2026.
Hukum
Senin, 22 Des 2025

KPK Geledah Rumdis Bupati Indragiri Hulu, Uang Rp400 Juta Disita

KPK melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen dan sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan dollar Singapura.
Hukum
Senin, 22 Des 2025

Kejagung Tetapkan Kajari Bangka Tengah Sebagai Tersangka Korupsi

Kasus tersebut terjadi saat P masih menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang, Sulawesi Selatan. Simak selengkapnya.
Hukum
Senin, 22 Des 2025

Jadi Tersangka KPK, Bupati Bekasi Titip Pesan untuk Dedi Mulyadi

Ade meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Bekasi usai ditetapkan jadi tersangka korupsi. Simak selengkapnya.
Hukum
Senin, 22 Des 2025

KPK Bakal Telusuri Asal Usul 29 Tanah Bupati Bekasi Ade Kuswara

Ade Kuswara ditetapkan sebagai tersangka hasil OTT pada kasus permintaan ijon atau uang proyek di Kabupaten Bekasi.
Hukum
Senin, 22 Des 2025

Eks Dirut Inhutani V Didakwa Terima Suap Rp2,5 Miliar

Uang tersebut diduga diterima Dicky dari pengusaha swasta, Djunaidi Nur selaku bos PT PT PML dan asistennya Aditya Simaputra.
Hukum
Senin, 22 Des 2025

KPK Pamer Gelar 11 OTT di 2025, Ada Wamen hingga Jaksa

KPK telah menetapkan 118 tersangka hingga melakukan pemulihan aset sebanyak Rp1,53 triliun.
Hukum
Senin, 22 Des 2025

Kejagung Bawa Kasi Datun Kejari HSU Tri Taruna Fariadi ke KPK

Tri Taruna Fariadi (TAR) sempat kabur saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan pekan lalu.
Hukum
Minggu, 21 Des 2025

Kasi Datun Kejari Hulu Sungai Utara Tabrak Petugas KPK dan Kabur

KPK belum menetapkan apakah Tri Taruna Fariadi akan dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). KPK masih berharap Taruna segera menyerahkan diri.
Hukum
Sabtu, 20 Des 2025

Kasus OTT Jaksa oleh KPK Dialihkan ke Kejagung Dinilai Janggal

De Jure merujuk Putusan MK yang menegaskan bahwa anggota kejaksaan yang tertangkap tangan melakukan korupsi bisa langsung diproses tanpa izin Jaksa Agung.