Indeks Korupsi E-ktp

Pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, Sekjen Kemendagri Diah Anggraini dan tim yang dibentuk disebut Tim Fatmawati telah merancang kemenangan konsorsium PNRI dalam proses pelelangan proyek e-KTP, disebut dalam dakwan JPU KPK.

KPK meyakini kesaksian Imran dan Sugiharto, dua terdakwa dalam kasus korupsi e-KTP valid. Hal ini dibuktikan dengan keinginan keduanya untuk menjadi justice collaborator.

Pemenang Bung Hatta Award pun tersangkut, lagi-lagi Hambalang connection pun terbawa.

Para tersangka mengkondisikan agar konsorsium PNRI memenangkan lelang.

Wawancara dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil soal sengkarut pengadaan e-KTP.

Megakorupsi e-KTP menyerat nama-nama besar.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku penyelesaian proyek e-KTP memang terhambat kasus korupsi.

JPU akan menghadirkan 10 saksi pada sidang kedua kasus korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP), yang akan digelar pada Kamis (16/3/2017) mendatang.

Pimpinan KPK menantang para pihak yang disebut dalam dakwaan Irman dan Sugiharto telah menerima duit suap korupsi e-KTP membuktikan bantahannya di persidangan.

LPSK menyatakan siap memberikan perlindungan bagi para saksi di kasus korupsi e-KTP bila merasa keamanannya terancam. Perlindungan itu juga berlaku bagi saksi-saksi yang belum melapor ke penegak hukum karena takut. 

Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan bahwa proyek e-KTP mempunyai beragam masalah, salah satunya adalah kerja sama dalam pemenangan tender proyek pengerjaan e-KTP.

Mantan anggota Banggar DPR RI dari Fraksi PDIP, yang kini menjabat Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey membantah dirinya terlibat korupsi e-KTP.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan bahwa kriminalisasi yang terjadi pada KPK saat menyeret nama-nama besar dalam suatu kasus sangat ditentukan oleh Kepala Negara.

Dakwaan untuk Irman dan Sugiharto di kasus e-KTP menyebutkan ada sembilan kali perubahan adendum kontrak dengan Konsorsium PNRI sehingga sejumlah kegiatan pengerjaan e-KTP tak terealisasi sesuai target awal. Perubahan adendum itu disertai pemberian suap. 

Sidang perdana pembacaan surat dakwaan kasus e-KTP di PN Tipikor Jakarta, Kamis, (9/2).

Pembacaan dakwaan di sidang perdana Korupsi e-KTP, Jaksa KPK menyimpulkan proyek pengadaan e-KTP terlalu mahal dan pengerjaannya tak sesuai target awal.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan memanggil 133 saksi di persidangan untuk membuktikan kasus korupsi dalam pengadaan KTP elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012.

Setara Institute menilai larangan siaran langsung secara utuh sidang perdana kasus korupsi E-KTP melanggar azas peradilan yang terbuka untuk umum.

Politikus dari PKS dan PDIP, Jazuli Juwaini dan Arief Wibowo, membantah telah menerima aliran suap e-KTP dengan alasan belum aktif di Komisi II DPR RI saat ada pembahasan proyek senilai Rp5,9 triliun. 

Ganjar Pranowo mengelak menerima aliran dana e-KTP sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang perdana korupsi e-KTP, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017).