Indeks Korupsi E-ktp

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan dukungan ke KPK untuk membongkar korupsi E-KTP hingga tuntas dan menyeret semua nama yang terlibat di kasus ini ke pengadilan serta merampas kekayaan mereka untuk negara. 

Mantan pimpinan KPK meminta Presiden Joko Widodo menyokong KPK dalam penuntasan pengusutan kasus korupsi E-KTP dan menghadang serangan balik yang bisa melumpuhkan lembaga ini, terutama di revisi UU KPK.

Presiden mengatakan, kasus korupsi e-KTP menyebabkan pengelolaan administrasi kependudukan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhambat.

KPK menyatakan, jika persidangan nanti membutuhkan dan memandang relevan dengan perkara ini, pihak-pihak yang belum diperiksa dalam proses penyidikan bisa dihadirkan pada sidang e-KTP selanjutnya.

Dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi e-KTP, ada 25 nama pejabat yang disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ada ketidakyakinan nama-nama tersebut akan diusut dan diproses hukum.

Tjahjo Kumolo mengklaim bahwa Kemendagri telah bersikap kooperatif dengan KPK selama proses penyidikan.

Sidang kedua kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012 akan menghadirkan delapan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kementerian BUMN sedang mengkaji keterlibatan sejumlah perusahaan plat merah dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. 

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengakui proses lelang blangko E-KTP terhambat karena sedang ada pengusutan kasus mega korupsi proyek pengadaan E-KTP di KPK.

Kasus dugaan korupsi e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp2,314 triliun dinilai oleh Ketua PBNU bukan lagi korupsi melainkan upaya merampok negara.

Kemendagri meminta saran ke KPK untuk kembali melanjutkan proyek e-KTP. Kasus korupsi e-KTP sebelumnya, mengaku membuat gentar Kemendagri untuk melanjutkan proyek itu.

Marzuki Ali melaporkan Andi Narogong, salah satu saksi di kasus korupsi E-KTP, ke kepolisian atas tuduhan menyampaikan keterangan palsu ke penegak hukum dan pencemaran nama baik. 

BPK RI akan menelusuri keterlibatan auditornya di kasus korupsi E-KTP dan akan memecat yang bersangkutan bila benar turut menerima suap di kasus ini. 

Penyidik KPK sedang berupaya mengumpulkan bukti-bukti penguat untuk penetapan tersangka baru di kasus korupsi e-KTP. Semua pihak yang disebut di dakwaan Irman dan Sugiharto akan segera dipanggil lagi oleh KPK.

"Kalau mau melaporkan silahkan saja. Mau itu si A, si B. Tentu kami tidak gegabah dalam menelusuri aliran dana yang mungkin merugikan banyak pihak.Yang jelas KPK kooperatif atas semua keberatan tersebut," jelas Agus Rahardjo.

Internal Yayasan Bung Hatta terus memantau keterlibatan Gamawan Fauzi dalam kasus e-KTP. Titel Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) 2004 akan dicabut jika mantan Mendagri itu terbukti terlibat dalam korupsi e-KTP.

Mantan penasihat KPK Abdullah Hehmahua minta Mendagri menghentikan sementara proyek e-KTP. Menurut Abdullah proses hukum terhadap kasus e-KTP masih berjalan.

Khatibul menjelaskan bahwa dirinya adalah salah satu anggota Komisi II DPR yang tidak setuju terhadap besaran anggaran e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun serta anggaran tambahannya.

Komisi VI DPR RI mempertanyakan dugaan keterlibatan sejumlah BUMN di korupsi e-KTP, baik dalam konteks persekongkolan membuat lelang abal-abal hingga adanya aliran duit rasuah ke perusahaan-perusahaan plat merah itu. 

Hasto mengklaim bahwa PDIP telah melakukan klarifikasi dan akan memberikan sanksi tegas bagi yang terbukti bersalah. Klarifikasi tersebut dilakukan kepada Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, Menteri Menkumham Yassona Laoly, dan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Arif Wibowo.