Indeks Korupsi E-ktp

Khatibul menjelaskan bahwa dirinya adalah salah satu anggota Komisi II DPR yang tidak setuju terhadap besaran anggaran e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun serta anggaran tambahannya.

Komisi VI DPR RI mempertanyakan dugaan keterlibatan sejumlah BUMN di korupsi e-KTP, baik dalam konteks persekongkolan membuat lelang abal-abal hingga adanya aliran duit rasuah ke perusahaan-perusahaan plat merah itu. 

Hasto mengklaim bahwa PDIP telah melakukan klarifikasi dan akan memberikan sanksi tegas bagi yang terbukti bersalah. Klarifikasi tersebut dilakukan kepada Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, Menteri Menkumham Yassona Laoly, dan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Arif Wibowo.

Kementerian BUMN sedang mengkaji keterlibatan sejumlah perusahaan plat merah dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. 

Pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, Sekjen Kemendagri Diah Anggraini dan tim yang dibentuk disebut Tim Fatmawati telah merancang kemenangan konsorsium PNRI dalam proses pelelangan proyek e-KTP, disebut dalam dakwan JPU KPK.

KPK meyakini kesaksian Imran dan Sugiharto, dua terdakwa dalam kasus korupsi e-KTP valid. Hal ini dibuktikan dengan keinginan keduanya untuk menjadi justice collaborator.

Para tersangka mengkondisikan agar konsorsium PNRI memenangkan lelang.

Pemenang Bung Hatta Award pun tersangkut, lagi-lagi Hambalang connection pun terbawa.

Megakorupsi e-KTP menyerat nama-nama besar.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku penyelesaian proyek e-KTP memang terhambat kasus korupsi.

Wawancara dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil soal sengkarut pengadaan e-KTP.

Pimpinan KPK menantang para pihak yang disebut dalam dakwaan Irman dan Sugiharto telah menerima duit suap korupsi e-KTP membuktikan bantahannya di persidangan.

LPSK menyatakan siap memberikan perlindungan bagi para saksi di kasus korupsi e-KTP bila merasa keamanannya terancam. Perlindungan itu juga berlaku bagi saksi-saksi yang belum melapor ke penegak hukum karena takut. 

Mantan anggota Banggar DPR RI dari Fraksi PDIP, yang kini menjabat Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey membantah dirinya terlibat korupsi e-KTP.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan bahwa kriminalisasi yang terjadi pada KPK saat menyeret nama-nama besar dalam suatu kasus sangat ditentukan oleh Kepala Negara.

Dakwaan untuk Irman dan Sugiharto di kasus e-KTP menyebutkan ada sembilan kali perubahan adendum kontrak dengan Konsorsium PNRI sehingga sejumlah kegiatan pengerjaan e-KTP tak terealisasi sesuai target awal. Perubahan adendum itu disertai pemberian suap. 

Sidang perdana pembacaan surat dakwaan kasus e-KTP di PN Tipikor Jakarta, Kamis, (9/2).

Pembacaan dakwaan di sidang perdana Korupsi e-KTP, Jaksa KPK menyimpulkan proyek pengadaan e-KTP terlalu mahal dan pengerjaannya tak sesuai target awal.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan memanggil 133 saksi di persidangan untuk membuktikan kasus korupsi dalam pengadaan KTP elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012.

JPU akan menghadirkan 10 saksi pada sidang kedua kasus korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP), yang akan digelar pada Kamis (16/3/2017) mendatang.