Indeks Korupsi E-ktp

Mantan Mendagri Gamawan Fauzi kerap menjawab pertanyaan Jaksa KPK dan hakim di persidangan kedua kasus korupsi e-KTP dengan kalimat, "Saya tidak tahu," dan "Saya lupa."

Dalam keterangan di persidangan kasus korupsi e-KTP, mantan Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan Komisi II DPR RI periode 2009-2014 mengusulkan perubahan sumber anggaran proyek pengadaan e-KTP.

Usulan pengguliran hak angket dugaan korupsi proyek KTP Elektronik (e-KTP) belum diterima Ketua DPR Setya Novanto secara langsung sehingga pihaknya belum bisa menentukan sikap.

Dalam kesaksian di sidang kedua kasus dugaan korupsi e-KTP, mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi membantah menerima uang terkait korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP) senilai 4,5 juta dolar AS dan Rp50 juta.

Permohonan penjadwalan ulang tersebut diajukan karena Agus, yang saat ini aktif sebagai Gubernur Bank Indonesia, harus memimpin Rapat Dewan Gubernur bulanan.

Gamawan Fauzi membantah bahwa dirinya menerima uang dari kasus proyek e-KTP ini dan meminta semua pihak tidak melakukan fitnah kepada orang lain.

Anas Urbaningrum dulu sesumbar digantung di Monas. Kini, Setya Novanto membuat sayembara akan memberikan Rp1 miliar apabila dirinya terbukti terlibat korupsi.

Fahri Hamzah kembali melayangkan tudingan ke KPK bahwa lembaga itu tidak fair dalam membongkar kasus e-KTP. Menurut Fahri, KPK menutupi nama-nama yang diduga menerima aliran dana e-KTP.

Fahri menuduh Agus terlibat sebagai calo proyek yang menyodorkan konsorsium swasta dalam proyek e-KTP. Mengingat jabatan Agus waktu itu adalah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang memudahkannya untuk merekomendasi pihak konsorsium swasta dari koleganya.

Partai Hanura menilai wacana hak angket kasus dugaan korupsi KTP Elektronik akan menimbulkan kegaduhan baru sehingga sebaiknya dikritisi saja melalui komisi terkait di DPR yaitu Komisi III.

KPK melakukan pencekalan ke luar negeri terhadap 5 orang dalam kasus e-KTP. Mereka akan dimintai keterangan dalam persidangan kasus e-KTP pada Kamis besok.

Semangat kolektivisme atau kebersamaan atau gotong-royong bisa membikin seseorang lebih mudah terseret ke dalam perilaku korup.

Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan tidak terlibat konflik kepentingan (conflict of interest) dalam proyek pengadaan KTP Elektronik (e-KTP) seperti yang dituduhkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Febri Diansyah menegaskan tidak ada intervensi dari pimpinan KPK dalam penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengklaim pembahasan revisi UU KPK di legislatif tidak akan terpengaruh oleh pengusutan kasus korupsi E-KTP di Komisi Antirasuah. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membeberkan lebih lanjut aliran dana proyek pengadaan KTP Elektronik (e-KTP) yang dialokasikan kepada partai politik tertentu pada proses persidangan.

Kepala Biro Humas dan Informasi KPK, Febri Diansyah mengatakan delapan saksi tersebut adalah bagian dari 133 saksi yang akan dihadirkan dalam agenda sidang pembacaan saksi-saksi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo justru menanggapinya dengan santai dan enggan menggubrisnya secara serius.

Setelah mengadakan gelar perkara, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan akan mengumumkan tersangka baru kasus tindak pidana korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik (e-KTP).

Sejumlah aktivis LSM mendesak Presiden Joko Widodo untuk menonaktifkan para pejabat aktif yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.