Indeks Korupsi E-ktp

Kepala Biro Humas dan Informasi KPK, Febri Diansyah mengatakan delapan saksi tersebut adalah bagian dari 133 saksi yang akan dihadirkan dalam agenda sidang pembacaan saksi-saksi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo justru menanggapinya dengan santai dan enggan menggubrisnya secara serius.

Setelah mengadakan gelar perkara, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan akan mengumumkan tersangka baru kasus tindak pidana korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik (e-KTP).

Sejumlah aktivis LSM mendesak Presiden Joko Widodo untuk menonaktifkan para pejabat aktif yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan dukungan ke KPK untuk membongkar korupsi E-KTP hingga tuntas dan menyeret semua nama yang terlibat di kasus ini ke pengadilan serta merampas kekayaan mereka untuk negara. 

Mantan pimpinan KPK meminta Presiden Joko Widodo menyokong KPK dalam penuntasan pengusutan kasus korupsi E-KTP dan menghadang serangan balik yang bisa melumpuhkan lembaga ini, terutama di revisi UU KPK.

Presiden mengatakan, kasus korupsi e-KTP menyebabkan pengelolaan administrasi kependudukan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhambat.

KPK menyatakan, jika persidangan nanti membutuhkan dan memandang relevan dengan perkara ini, pihak-pihak yang belum diperiksa dalam proses penyidikan bisa dihadirkan pada sidang e-KTP selanjutnya.

Sidang kedua kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012 akan menghadirkan delapan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengakui proses lelang blangko E-KTP terhambat karena sedang ada pengusutan kasus mega korupsi proyek pengadaan E-KTP di KPK.

Dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi e-KTP, ada 25 nama pejabat yang disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ada ketidakyakinan nama-nama tersebut akan diusut dan diproses hukum.

Kasus dugaan korupsi e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp2,314 triliun dinilai oleh Ketua PBNU bukan lagi korupsi melainkan upaya merampok negara.

Kemendagri meminta saran ke KPK untuk kembali melanjutkan proyek e-KTP. Kasus korupsi e-KTP sebelumnya, mengaku membuat gentar Kemendagri untuk melanjutkan proyek itu.

Marzuki Ali melaporkan Andi Narogong, salah satu saksi di kasus korupsi E-KTP, ke kepolisian atas tuduhan menyampaikan keterangan palsu ke penegak hukum dan pencemaran nama baik. 

Tjahjo Kumolo mengklaim bahwa Kemendagri telah bersikap kooperatif dengan KPK selama proses penyidikan.

BPK RI akan menelusuri keterlibatan auditornya di kasus korupsi E-KTP dan akan memecat yang bersangkutan bila benar turut menerima suap di kasus ini. 

Penyidik KPK sedang berupaya mengumpulkan bukti-bukti penguat untuk penetapan tersangka baru di kasus korupsi e-KTP. Semua pihak yang disebut di dakwaan Irman dan Sugiharto akan segera dipanggil lagi oleh KPK.

"Kalau mau melaporkan silahkan saja. Mau itu si A, si B. Tentu kami tidak gegabah dalam menelusuri aliran dana yang mungkin merugikan banyak pihak.Yang jelas KPK kooperatif atas semua keberatan tersebut," jelas Agus Rahardjo.

Internal Yayasan Bung Hatta terus memantau keterlibatan Gamawan Fauzi dalam kasus e-KTP. Titel Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) 2004 akan dicabut jika mantan Mendagri itu terbukti terlibat dalam korupsi e-KTP.

Mantan penasihat KPK Abdullah Hehmahua minta Mendagri menghentikan sementara proyek e-KTP. Menurut Abdullah proses hukum terhadap kasus e-KTP masih berjalan.