tirto.id - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham mengklaim internal partainya tetap solid mendukung Ketua DPR RI, Setya Novanto dalam menghadapi tuduhan keterlibatannya di kasus korupsi e-KTP.
Sampai sekarang, menurut Idrus, internal partainya tak meragukan pengakuan Ketua Umum Partai Golkar itu bahwa dirinya tak terlibat di kasus korupsi dengan kerugian negara Rp2,3 Triliun tersebut.
Pernyataan Idrus ini sekaligus membantah isu adanya sebagian kader Partai Golkar yang menuntut segera digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa membahas keterlibatan Novanto di kasus ini.
“Nggak ada, nggak ada. Semua solid. Rapat kemarin juga semua solid dan juga DPD-DPD solid. Yang membuat isu itu bukan Golkar,” kata Idrus di DPP Partai Golkar pada hari Jumat (17/3/2017).
Idrus juga menegaskan partai Golkar siap memberikan bantuan hukum bagi Novanto dalam menghadapi proses penanganan dugaan keterlibatan dia di kasus e-KTP.
Karena itu, Idrus berharap semua pihak mengedepankan praduga tak bersalah dalam menyikapi tuduhan ke Novanto di kasus ini. “Kami percayakan dan hormati seluruh proses proses hukum dengan tetap berpegang prinsip asas praduga tak bersalah.”
Apalagi, Idrus menambahkan, tuduhan keterlibatan Novanto di kasus korupsi e-KTP masih berdasar isi kesaksian yang tercatat di surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia berharap tuduhan-tuduhan itu dibuktikan kebenarannya sesuai fakta yang ada.
Sementara berkaitan dengan kabar Novanto yang dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Partai Golkar juga siap membela ketua umumnya.
“Pak Ketua Umum (Novanto) sudah berikan penjelasan secara utuh, kami percaya ke Ketua Umum. Karena itu, Fraksi Golkar akan tolak semuanya (serangan ke Novanto). Ketum (Ketua Umum) itu simbol partai,” ujar Idrus.
Selama ini, Novanto menjadi sorotan karena disebut sebagai salah satu pihak yang memiliki peran besar di kasus korupsi e-KTP. Surat dakwaan untuk dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, menyebutkan bahwa Novanto bersama pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong meminta jatah 11 persen dari nilai pengadaan e-KTP yang sebesar Rp5,9 triliun.
Pada sidang kedua kasus e-KTP, nama Novanto semakin menjadi sorotan. Diah Anggraini, mantan Sekretaris Kementrian Dalam Negeri, bersaksi pernah menemui Novanto bareng Andi Narogong pada awal 2010 untuk membahas proyek e-KTP. Diah juga mengaku menerima titipan pesan dari Novanto untuk Irman agar mengaku ke banyak orang tidak mengenal pimpinan DPR RI tersebut.
Berkali-kali Novanto sudah membantah terlibat di kasus ini. Terakhir, dia menantang pihak yang mampu membuktikan keterlibatannya di kasus e-KTP akan diberi hadiah duit Rp1 miliar.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Addi M Idhom
