Maksimus Lalongkoe Tanggapi Positif Pernyataan ARB

tirto.id - Maksimus Ramses Lalongkoe selaku pengamat politik menilai positif pernyataan mantan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (ARB) yang meminta kader Partai Golkar untuk tetap tenang menanggapi persoalan Ketua Umum Golkar Setya Novanto dalam kasus e-KTP.

"Pernyataan ARB menggambarkan sikap kedewasaan politik Golkar dalam menjaga dinamika politik partai pascanama Setya Novanto disebut-sebut ikut menerima dana e-KTP seperti yang tertuang dalam dakwaan Jaksa", kata pengamat Politik Maksimus Ramses Lalongkoe di Jakarta, Minggu. (19/3/2017).

Mantan Menkokesra ini juga menepis isu adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) ditubuh Golkar itu.

Lebih lanjut Maksimus Ramses menilai pernyataan ARB dapat juga dimaknai bahwa sampai saat ini kader Partai Golkar masih solid mendukung penuh kepemimpinan Setya Novanto.

"ARB tentu belajar dari kasus Partai Golkar sebelumnya yang terpecah. Dia tak ingin rajutan persatuan partai yang sudah dibangun Novanto tercidera lagi," katanya.

Nama Setya Novanto baru sebatas dugaan dan belum ada status apa pun dari Komisi Anti Korupsi (KPK). Itu artinya dorongan untuk dilakukannya Munaslub itu juga sesuatu yang janggal.

"ARB tentu melihat ini secara proporsional sehingga tidak melakukan berbagai spekulasi politik apalagi menggelar dilaksanakannya Munaslub," katanya.

KPK Tahan Diri Mengenai langkah KPK yang mengumumkan nama-nama yang tersangkut kasus e-KTP, Ramses mengatakan, pimpinan lembaga antirasuah itu harus bisa menahan diri. Karena mengumumkan nama-nama itu sangat riskan dalam konteks politik Indonesia.

Dijelaskan, berdasarkan pengalaman sebelumnya, kerja KPK yang sudah bagus menjadi kabur dan berantakan ketika timbul pernyataan genit dari pimpinan.

"Kita harus kritisi pimpinan KPK saat ini agar jangan mengikuti jejak sebelumnya, yang terlalu euforia tetapi pada akhirnya mereka sendiri tersandung masalah," kata dia.

Sebelumnya,Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengingatkan, KPK harus tetap menjaga muruah institusi. KPK harus tetap fokus pada penegakan hukum.

"Tapi, tetap tidak boleh buta suasana politik di luar," kata Agus dalam diskusi 'Perang Politik e-KTP' di Jakarta, Sabtu (18/3).

Agus pun mengingatkan, pimpinan KPK harus bisa menahan bicara. Pimpinan harus menyerahkan semuanya kepada juru bicara KPK Febri Diansyah. Tentunya, juru bicara KPK sudah punya strategi khusus untuk berkomunikasi kepada publik.

"Peran jubir harus dimaksimalkan," tegas Agus.