Indeks Korupsi E-ktp

Ganjar Pranowo mengaku ditanya soal pembagian uang kepada anggota Komisi II DPR yang diduga diterima terkait pengadaan paket penerapan E-KTP 2011-2012 saat diperiksa KPK.

KPK memanggil Ganjar Pranowo dalam pemeriksaan kasus korupsi pengadaan paket penerapan KTP elektronik. Saat poryek E-KTP itu diluncurkan, Gubernur Jawa Tengah itu anggota Komisi II.

KPK memeriksa pengacara Hotma Sitompoel dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket e-KTP tahun anggaran 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.

Agus Martowardojo selaku Menteri Keuangan RI periode 2010-2013 membantah jika dirinya menerima gratifikasi karena menyetujui anggaran tahun jamak dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (E-KTP) selama periode 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.

Agus diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Keuangan terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri tahun 2011-2012 untuk tersangka mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman.

Agus Martowardojo selaku mantan menteri keuangan (Menkeu) untuk pertama kalinya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan (E-KTP) 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.

Agus Martowardojo akan diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan E-KTP. Bagi mantan Menteri Keuangan era SBY ini pemanggilan ini adalah yang kedua kalinya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada Kamis (20/10/2016) untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi pengadaan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri. Dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp2 triliun itu, KPK sebelumnya pada 12 Oktober silam telah memeriksa mantan Mendagri periode 2009-2014 itu.

Gamawan Fauzi diperiksa terkait kasus pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional.

Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tersebut ditahan KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan kerugian hingga Rp2 triliun dari nilai proyek Rp6 triliun.

KPK memeriksa Gamawan Fauzi sebagai saksi terkait kasus korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (E-KTP) 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan e-KTP atau KTP elektronik 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri. KPK menduga negara dirugikan senilai Rp2 triliun. Untuk mengungkap kasus tersebut, KPK dikabarkan memeriksa mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebagai saksi.

Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengklaim jika anggota DPR tidak mengetahui secara mendetail anggaran pengadaan KTP berbasis elektronik (e-KTP) 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia memberikan keterangan tersebut pasca diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Irman diduga melakukan penggelembungan harga dalam perkara ini dengan kewenangan yang ia miliki sebagai Kuasa Pembuat Anggaran (KPA).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yuswandi A. Temenggung dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (e-KTP).