Indeks Korupsi E-ktp

KPK menanggapi pernyataan Ketua DPR RI, Setya Novanto yang menyatakan meminta pengusutan kasus e-KTP tidak memunculkan kegaduhan politik. 

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama Satrya Langkun mendesak KPK segera mengungkap aktor intelektual kasus E-KTP era Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Kasus korupsi penerimaan dana e-KTP atau KTP Elektronik di era DPR 2010-2014 membuat Partai Golkar resah.

Penyidik KPK tak hanya akan mendalami peran nama-nama, yang akan disebut dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, di persidangan kasus korupsi e-KTP. 

Tumpukan berkas dakwaan untuk dua tersangka korupsi e-KTP, yakni Irman dan Sugiharto, setinggi 4,5 meter dan terdiri dari 24 ribu halaman.

Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) Yasonna Laoly kembali tidak menghadiri pmaneggilan kedua dari KPK sebagai saksi kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP, ia menjelaskan harus pergi ke Hong Kong.

Nilai duit korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik atau E-KTP, yang sudah dikembalikan kepada KPK, telah mencapai Rp250 miliar.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly akan kembali dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, sebagai saksi dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP di gedung KPK.

Mantan Ketua DPR Ade Komarudin membantah telah mengetahui aliran dana pengadaan paket e-KTP dalam kasus dugaan korupsi proyek elektronik KTP yang telah menjerat dua tersangka yakni Irman dan Sugiharto.

Mantan Ketua DPR Ade Komarudin diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengadaan E-KTP. KPK telah memeriksa lebih dari 250 saksi, tapi baru dua yang ditetapkan tersangka.

KPK memeriksa enam pegawai BPKP untuk dimintai keterangan kasus tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP). Hingga saat ini, KPK juga telah memeriksa lebih dari 250 saksi terkait kasus tersebut.

KPK terus selidiki korupsi KTP elektronik, salah satunya menyidik supplier di Singapura.

KPK tengah melakukan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi e-KTP dengan memeriksa Ketua DPR Setya Novanto untuk kedua kalinya.

Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK Jakarta, Selasa (13/12/2016). Setnov diperiksa sebagai saksi atas kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri, saat dirinya menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR.

Setya Novanto memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket E-KTP periode 2011-2012.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto akan memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket e-KTP periode 2011-2012. sejak KPK menangani perkara itu pada 2014, Setya Novanto belum pernah dipanggil meskipun namanya kerap dihubungkan dengan perkara itu.

Ganjar Pranowo mengaku ditanya soal pembagian uang kepada anggota Komisi II DPR yang diduga diterima terkait pengadaan paket penerapan E-KTP 2011-2012 saat diperiksa KPK.

KPK memanggil Ganjar Pranowo dalam pemeriksaan kasus korupsi pengadaan paket penerapan KTP elektronik. Saat poryek E-KTP itu diluncurkan, Gubernur Jawa Tengah itu anggota Komisi II.

KPK memeriksa pengacara Hotma Sitompoel dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket e-KTP tahun anggaran 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.

Agus Martowardojo selaku Menteri Keuangan RI periode 2010-2013 membantah jika dirinya menerima gratifikasi karena menyetujui anggaran tahun jamak dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (E-KTP) selama periode 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.