Golkar Ikut Tersandera Terkait Kasus Dugaan Korupsi e-KTP

tirto.id - Koordinator Bidang Hukum dan Politik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Yorrys Raweyai mengatakan bahwa kasus korupsi e-KTP yang diduga menyeret sejumlah nama pejabat dari Partai Golkar memang membuat keresahan pada kubu Golkar. Bagi Yoris, siapapun yang terekspos oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), secara psikologis pasti merasakan tekanan.

“Menyandera pasti. Siapa yang bilang tidak menyandera? Kalau setiap dari kalian [media] membunyikan ini [ada dugaan keterlibatan Golkar dalam korupsi e-KTP], habislah kita Golkar ini ‘kan,” kata Yorrys Raweyai di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/3/2017).

Lebih lanjut Yorrys menjelaskan, dari zaman kepemimpinan Aburizal Bakrie 2009-2017, Golkar berhasil meningkatkan elektabilitas dari 19 persen sampai ke angka 21 persen. Namun, pada 2012-2014 ketika media mengangkat isu pemeriksaan Setya Novanto dan Ade Komaruddin dari Partai Golkar, elektabilitas Golkar menurun drastis hingga 9 persen.

Alih-alih kesal, Yorrys justru setuju dengan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyatakan bahwa ada nama-nama besar anggota DPR yang terlibat dalam kasus korupsi dana pengadaan e-KTP. Pihaknya menyatakan akan mendukung penuh usaha KPK dalam membongkar kasus korupsi senilai hampir Rp2 triliun ini.

“Kita harus memberi apresiasi karena dia [Agus Rahardjo] berpikir tentang implikasi, karena ini ‘kan menyangkut politik dan karena ini ‘kan menyangkut ranah tingkat pimpinan-pimpinan, dan kita harus memberikan apresiasi, politik harus memberikan dukungan itu,” tegas Yorrys.

Yorrys menekankan bahwa dalam kurun waktu 32 tahun Golkar berkecimpung dalam pemerintahan, ada momen di mana Golkar harus bisa mengkonsolidasi dan mensosialisasikan bahwa partai berlambang beringin itu tegas dalam menindak korupsi. Golkar bagi Yoris, tidak boleh menjadi tempat transaksional dan pragmatisme terutama menyangkut korupsi.

“Jangan kita kaitkan dengan peristiwa-peristiwa politik, itu konsekuensi. Tinggal bagaimana soliditas Golkar yang kita bangun. Kita harus segera melakukan konsolidasi dan kita harus melakukan sosialisasi kepada seluruh keluarga Golkar,” pungkas Yorrys.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga mendukung pernyataan Yorrys. PAN mengaku akan bekerja sama penuh dengan KPK dalam penyelidikan kasus korupsi e-KTP. Pihaknya tidak mau melangkahi KPK dan akan menunggu arahan lembaga tersebut melakukan penyelidikan selanjutnya.

“Sudah dipanggil [anggota PAN yang diduga terkait kasus e-KTP]. Makanya kita dukung KPK sampai tuntas sampai akar-akarnya. Sudah kita serahkan saja sama KPK. Kita serahkan ke KPK, kita dukung. Jangan pilih-pilih dong. Tuntas,” tutur Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senin (6/3).

Meski begitu, Zulkifli yang juga menjabat sebagai Ketua MPR ini enggan mengumumkan nama yang diperkirakan ikut dalam kasus korupsi pendanaan e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp2 triliun tersebut. Sidang kasus e-KTP ini akan berlangsung tanggal 9 Maret mendatang pada hari Kamis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.