Indeks Korupsi E-ktp

Dewan Pakar akan memberikan pandangan atas hasil dari rapat pleno sebelumnya, termasuk mempertimbangkan kemungkinan penyelenggaraan Munaslub.

Tokoh senior Partai Golkar Akbar Tandjung meminta agar pimpinan partai Golkar segera mengambil langkah-langkah untuk mengganti Setya Novanto dari posisi sebagai Ketua Umum.

Sekretaris fraksi Partai Golkar menyatakan bahwa sampai saat ini tidak ada wacana dari Partai Golkar untuk menggantikan posisi Setya Novanto.

Miryam menerima uang sebesar 1,2 juta dolar AS, Markus Nari menerima sebesar 400 ribu dolar AS atau Rp4 miliar dan Akom menerima sebesar 100 ribu dolar AS.

Setya Novanto disebut memegang kunci anggaran proyek pengadaan e-KTP.

Jokowi meminta jajarannya mampu membedakan antara kebijakan dan tindakan mengambil uang rakyat.

Miryam telah ditetapkan menjadi terdakwa pemberi keterangan yang tidak benar.

"Harusnya dia [Akbar Tanjung] sendiri ingat dong. Pas dia kena kasusnya sama saja, sampai masuk penjara juga dia tetap jadi ketua Golkar dan ketua DPR. Masak buat orang lain berbeda," kata Robert.

Ismail menyarankan kepada KPK untuk melakukan penahanan kepada Setya Novanto.

Terdakwa kasus korupsi e-KTP Irman dan Sugiharto dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim pengadilan Tipikor masing-masing 7 dan 5 tahun penjara.

Andi Narogong akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk Setya Novanto yang telah menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP.

Menurut Tifatul, para pimpinan di DPR harus berkumpul untuk mencari solusi agar bangku pimpinan DPR tetap terisi dan moral DPR tetap terjaga.

"Surat pemberitahuan pada tersangka Setya Novanto sudah kami sampaikan per tanggal 18 Juli 2017," kata Juru Bicara KPK.

Politikus Golkar Markus Nari ditetapkan sebagai tersangka baru di kasus korupsi e-KTP. KPK menemukan bukti Markus Nari melakukan dua pelanggaran hukum di kasus ini.

Febri mengatakan Markus Nari ditetapkan sebagai tersangka karena berperan dalam memuluskan pembahasan anggaran dan penambahan anggaran di proyek e-KTP

KPK mengirim penyidik korupsi e-KTP ke Amerika Serikat dan Singapura. Pimpinan KPK juga mengisyaratkan para penyidik mengejar bukti kasus ini ke negara lain.

"Kami meminta publik untuk mengawal dan juga mengawasi KPK dalam proses-proses terkait, misalnya upaya pengajuan praperadilan," kata Juru Bicara KPK.

Presiden Joko Widodo memilih untuk tidak mengomentari kasus penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus pengadaan e-KTP oleh KPK.

KPK belum memutuskan untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto karena melihat urgensi penahanan belum memenuhi ketentuan KUHP dan UU Tipikor.

Golkar membantah mandat yang diberikan pada Nurdin dan Idrus sebagai pelaksana tugas partai selama Setnov berurusan dengan KPK adalah manuver politik demi elektabilitas partai.