tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait maraknya pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi. Menurut Jokowi, sudah saatnya Indonesia memerlukan upaya penindakan hukum yang dapat mendatangkan efek jera bagi koruptor.
"Penindakan hukum yang membuat efek jera," kata Presiden Jokowi di Malang, Jawa Timur, Kamis (20/7/2017), dikutip dari Antara.
Hal itu dilontarkan Jokowi guna menanggapi maraknya pejabat negara yang terlibat korupsi, sehingga ia berpendapat perlunya perbaikan sistem di pemerintahan. Dengan demikian, Presiden pun berharap tidak ada lagi pejabat yang berani melanggar peraturan, apabila aturan itu memang bisa mendatangkan efek jera.
"Jadi perbaikan sistem sangat penting. Yang kedua penindakan hukum yang membuat efek jera,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Jokowi juga meminta jajarannya mampu membedakan antara kebijakan dan tindakan mengambil uang rakyat. “Aparat juga harus bisa memilah mana yang kebijakan, mana yang 'nyolong'," ujarnya, menegaskan.
Ia pun melihat masih banyak pemimpin yang bingung memutuskan sebuah kebijakan. "Ini yang saya lihat banyak kepala daerah yang masih bimbang memutuskan karena pemilahan ini memang harus jelas," imbuhnya.
Apabila memang berupa kebijakan, kata dia, maka pejabat harus berani mengambil keputusan. Ia juga menekankan kepada pejabat agar bisa melihat dengan baik jika memang hal itu adalah kebijakan dan jangan sampai kemudian masuk ke wilayah pidana.
"Karena apapun yang namanya wali kota, bupati, gubernur, itu mempunyai wewenang untuk memutuskan sesuatu," katanya.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
