tirto.id - Tokoh Senior Partai Golkar Akbar Tandjung meminta agar pimpinan partai Golkar segera mengambil langkah-langkah untuk mengganti Setya Novanto dari posisi sebagai Ketua Umum.
Menurutnya, hal tersebut sangat penting untuk mencegah terjadinya penurunan elektabilitas partai setelah ditetapkannya Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.
"Seandainya masalah ketetapan saudara Novanto tetap menjadi tersangka sampai bulan-bulan yang akan datang, saya pikir ini sudah waktunya para pimpinan partai untuk betul-betul mengambil langkah-langkah yang mengarah pada terciptanya atau terwujudnya kepemimpinan baru dari Partai Golkar," ungkapnya di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017).
Namun, secara hukum Akbar menyampaikan bahwa asas praduga tak bersalah harus tetap diberlakukan kepada Novanto sampai kasusnya bersama hukum tetap.
"Kalau lihat kasus itu dari sisi hukum ya kita biarkanlah lihat proses itu berjalan oleh para penegak hukum di negeri kita, khususnya dengan praduga tidak bersalah ya," ujarnya.
Sebagai orang yang telah lama aktif di Golkar, Akbar mengaku khawatir betul partai berlambang beringin tersebut kehilangan dukungan dari para konstituennya di 2019.
Hal tersebut sama dengan yang pernah ia rasakan saat Orde Baru tumbang tahun 1998. Saat itu, kata Akbar, Golkar pengaruh Golkar diramalkan akan turun drastis karena dianggap sebagai pilar utama Orde Baru.
"Tetapi Alhamdulillah, meski tekanan partai ini begitu berat, kami bisa lulus pada waktu itu dan pada pemilihan tahun 99 masih bisa menjadi nomor dua walaupun saat itu banyak yang memperkirakan Golkar hanya bisa 5 sampai 10 persen, Golkar masih ada di atas 20%. Bahkan pada pemilu tahun 2004 kami menjadi pemenang," katanya.
Apalagi, kata Akbar, ada banyak partai baru yang akan berkontraksi dalam Pemilihan Umum di tahun 2019. Jika tidak ada langkah-langkah penyelamatan yang diambil oleh para pimpinan partai, ia kepercayaan terhadap partai Golkar terus tergerus.
Bahkan, lanjut Akbar, tak mungkin partai tersebut tak mampu mencapai parliamentary threshold. "Bukan tidak mungkin Golkar posisinya akan semakin merosot. Kalau kemarin kursi kami tinggal 91 kursi, bahkan turun menjadi 70 kursi dimana pada tahun 2014 lalu kursi partai Gerindra sudah 73. Bukan tidak mungkin Partai Golkar akan di bawah partai-partai baru ini yang sangat mengkhawatirkan saya, bahkan juga tidak mampu mencapai parlimentary treshold," tegasnya.
Baca juga artikel terkait KORUPSI E-KTP atau tulisan lainnya dari Hendra Friana
tirto.id - Politik
Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Maya Saputri
Penulis: Hendra Friana
Editor: Maya Saputri
