Indeks Komnas Perempuan

Kampanye 16 hari antikekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan mendesak RUU TPKS segera disahkan di DPR.

Tahun ini merupakan tahun ke-20 Kampanye 16HAKTP diadakan di Indonesia.

Komisioner Komnas Perempuan mendukung agar frasa persetujuan seks (sexual consent) dalam draf RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dihapus.

Komnas Perempuan menilai polisi & jaksa tak paham penggunaan UU Penghapusan KDRT karena mengriminaliasi perempuan korban KDRT.

LBH Pekanbaru akan membuat laporan ke LPSK dan Kemendikbudristek serta Komnas Perempuan soal pelesehan seksual oleh dosen.

Komnas Perempuan desak polisi tak memprioritaskan laporan pencemaran nama baik SU, suami RS cum terduga pelaku pemerkosaan 3 anak kandungnya.

Pemenuhan hak berbahasa isyarat adalah bagian dari perlindungan perempuan dengan disabilitas khususnya dari kekerasan dan eksploitasi

Ada 6 desakan penyempurnaan yang diajukan Komnas Perempuan, salah satunya terkait aturan perkosaan lantaran masih sempit dan parsial di dalam KUHP.

Saat ini, RUU PKS baru sampai pada tahap kedua proses pembentukan Undang-Undang, yakni tahap penyusunan. 

Tahun lalu, Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan mengungkap terjadi 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Komnas Perempuan dan Grab Indonesia menggagas program Virtual Bootcamp “Saatnya Kita Menghapus Kekerasan Seksual”.

Dalam kasus Gofar Hilman, pihak yang mengaku korban pelecehan seksual menggunakan media sosial sebagai alat bicara.

Kasus kekerasan terhadap perempuan terus saja terjadi. Tahun lalu yang tercatat saja ratusan ribu.

Komnas Perempuan mencatat DKI Jakarta menjadi provinsi tertinggi kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2020.

Kekerasan terhadap perempuan selama 2020 didominasi KDRT.

Polisi memperberat ancaman pidana pelaku menjadi 15 tahun penjara karena korban adalah anak kandung.

Komnas Perempuan khawatir pelaku yang merupakan bekas anggota DPRD NTB lima periode itu akan menggunakan pengaruhnya untuk mengintervensi korban.

Hari Ibu memasuki usia ke-92. Pekerjaan rumah masih banyak, termasuk kasus kekerasan terharap perempuan.

RUU PKS penting disahkan karena selain memihak korban, ia juga mengatur tindak hukuman pidana yang lebih luas dan berat bagi pelaku.

Bamsoet punya cukup waktu untuk mendorong dikebutnya pengesahan RUU ini saat menjabat sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto pada Januari 2018.