Indeks Komnas Perempuan

Kasus kekerasan seksual dalam ranah keluarga terus terjadi setiap tahun. Anak perempuan yang jadi korban dirundung dilema kala hendak melapor. 

Jika RUU PKS tidak dimasukkan dalam Prolegnas pada Desember mendatang, upaya mengentaskan kekerasan seksual akan semakin panjang.

Tema dan sejarah peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tanggal 25 November 2020 serta kampanye 16 Hari.

Tepat hari ini, 15 Oktober, memperingati hari cuci tangan sedunia dan hak asasi binatang. Selain itu, ada sejarah Walhi dan Komnas Perempuan. 

Bahrul Fuad menyesalkan dalih Komisi VIII menarik RUU PKS karena pembahasan yang sulit.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kian meningkat saat pandemi COVID-19. Masalah ekonomi saat pandemi menjadi faktor dominan penyebab KDRT, menurut Komnas Perempuan.

Tak mudah keluar dari pacaran yang abusive karena masih ada perasaan sayang yang kadang membuat maklum tindakan kasar dan kekerasan sang pacar.

Ada alasan ekonomi dan relasi personal dengan lelaki yang membuat perempuan terlibat penyalahgunaan narkoba.

Salah satu sanksi yang diberikan yakni melarang pelaku menggunakan transportasi umum.

Komnas Perempuan menyatakan kampanye masalah pelecehan seksual perlu untuk terus dijalankan, tak hanya berlangsung saat HAKTP. 

Kitasama menunjukkan replika pakaian korban kekerasan seksual disertai narasi terkait kronologi peristiwa untuk membangun empati publik.

Pansel Pemilihan Anggota Komnas Perempuan telah memilih 20 nama yang direkomendasikan untuk dibawa ke Sidang Paripurna Komnas Perempuan pada Jumat (22/11/2019).

Langkah progresif Fakultas Film dan Televisi IKJ cegah kasus pelecehan seksual, perundungan, dan intimidasi patut ditiru kampus-kampus lain.

Panitia Seleksi Calon Anggota Komnas Perempuan membuka masukan dari publik sebelum memasuki tahap wawancara.

Pemerintah dinilai jarang menggunakan hasil kerja Komnas Perempuan sebagai landasan kebijakan.

Ketua YPKP 65 meminta kepada Komnas Perempuan untuk memberikan jaminan sosial kepada para korban tragedi 1965.

Lusia Peilouw mengatakan konflik di Maluku harus jadi pelajaran untuk menyelesaikan masalah perempuan terutama di daerah konflik.

Calon Komisioner Kompas Perempuan menilai perlu adanya penguatan dalam edukasi seksual terhadap masyarakat.

calon Anggota Komnas Perempuan, Budi Wahyuni meminta kepada pemerintah untuk mengakui adanya pelanggaran HAM di masa lalu.

Menurut calon anggota Komnas Perempuan, Arabiyani Abubakar, sejumlah permasalahan di Aceh tak lepas dari tiga hukum yang masih menjadi sumber bagi aparat penegak hukum (APH) di sana.