Indeks Komnas Perempuan

Calon Komisioner Komnas Perempuan Adriana Elizabeth mengatakan, konflik perempuan di Papua saat ini masih berhenti dan belum menjadi fokus utama

Habibie adalah orang yang membikin Komnas Perempuan. Cita-citanya, agar kekerasan terhadap perempuan tak lagi terjadi. Cita-cita yang belum kesampaian. 

Pemahaman soal peradilan yang berperspektif gender belum merata di seluruh penegak hukum di Indonesia, seperti pada kelompok rentan, kelompok terpinggirkan terutama perempuan dan anak.

Komnas Perempuan meminta pemberian amnesti untuk Baiq Nuril menjadi momentum memperbaiki sistem penegakan hukum dan peradilan di Indonesia.

Komnas Perempuan berharap aagr RUU ini akan rampung sebelum masa kerja DPR 2014-2019 berakhir pada Oktober mendatang.

Warga Nduga memerlukan pelayanan kesehatan, karena ditinggalkan keluarga mereka yang mengungsi karena konflik antara kelompok bersenjata dengan aparat.

Komnas Perempuan mempertanyakan tujuan pengaturan poligami dalam rancangan Qanun Hukum Keluarga yang sedang dibahas oleh Pemprov Aceh dan DPR Aceh. 

Komnas Perempuan meminta Jokowi beri amnesti kepada Baiq Nuril sebagai langkah khusus sementara atas keterbatasan sistem hukum terhadap korban kekerasan seksual.

Calon anggota Komnas Perempuan tidak boleh memiliki rekam jejak sebagai pelaku kekerasan, poligami, korupsi, atau perusak lingkungan.

Menurut Komnas Perempuan media massa di Indonesia dalam memberitakan kasus-kasus perkosaan yang menimpa wanita masih menempatkan wanita sebagai objek, bukanlah subjek pemberitaan.

Komnas Perempuan mendesak pemerintah membuat program atau regulasi untuk mengatasi kekerasan seksual di transportasi online. 

Perempuan agar tak diam saat terjadi pelecehan seksual terhadapnya dengan melaporkan ke instansi terkait.

Komnas Perempuan menilai pencegahan kekerasan terhadap perempuan pengguna transportasi online semakin penting untuk diupayakan.

“Dokter di klinik kampus menyentuh puting saya saat melakukan pemeriksaan,” ujar seorang penyintas dari salah satu kampus di Yogyakarta.

Yuniyanti mengatakan, ada ancaman pemerkosaan di dunia maya terhadap perempuan-perempuan yang mendukung paslon tertentu. 

Para korban mengaku banyak penumpang di KRL lebih memilih diam saat pelecehan seksual terjadi. Korban juga enggan melapor lantaran kerap diminta bukti oleh polisi.

Bentuk edukasi terkait pelecehan seksual dinilai Komnas Perempuan lebih baik dan efektif dilakukan daripada pemisahan gerbong antara laki-laki dan perempuan.

Komnas Perempuan menemukan sebanyak 1.071 kasus inses, kasus ini paling banyak dilakukan oleh ayah kepada anaknya.

Komnas Perempuan menyatakan penolakan atas RUU PKS muncul kian masif setelah debat capres-cawapres pada Januari lalu.

Revenge porn, atau ancaman menyebar konten pribadi ke publik, kerap dilakukan orang terdekat. Mereka melakukan itu karena menganggap orang lain seperti komoditas.