Indeks Komnas Ham

Koalisi aktivis mengkritik keras Jaksa Agung HM Prasetyo karena terkesan enggan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus HAM masa lalu.

"Kalau belum dilaksanakan jangan tanya macam-macam dulu," kata Wiranto.

Wiranto mengatakan, pemerintah akan melakukan pertemuan besar untuk membahas masalah HAM.

Komnas HAM meminta kompensasi dari pemerintah untuk korban terorisme bisa diberikan hanya dengan dasar penetapan pengadilan.

Usia kasus penyerangan Novel Baswedan, yang sudah lebih dari satu tahun, mempersulit Tim Pemantauan untuk menemukan sejumlah bukti.

Masa kerja tim diperpanjang untuk mendalami kajian dan menyelesaikan penyusunan laporan akhir.

Rekaman kesaksian warga asal Lombok Timur, NTB, mengungkapkan bahwa tindakan intimidasi ke anggota Jemaah Ahmadiyah melibatkan pejabat camat dan aparat keamanan.

Komnas HAM meminta Pemda di Provinsi NTB memberikan perlindungan terhadap warga Ahmadiyah sekaligus menjaga toleransi di daerahnya.

Choirul memandang ide yang dicetuskan Moeldoko itu terlalu reaksioner dan menunjukkan kepanikan pemerintah.

Komnas HAM menyatakan, hukuman mati bagi terdakwa terorisme, Aman Abdurrahman akan menghambat polisi membongkar jaringan terorisme.

Menurut Choirul Anam, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme belum terlalu dibutuhkan.

Komnas HAM sepakat dengan revisi UU Pemberantasan Terorisme asalkan tidak melanggar prinsip HAM.

"Pelaku menggunakan dua anak berumur kurang lebih 10 tahun yang digunakan juga untuk pelaku bom bunuh diri," kata Presiden Jokowi.

Komnas HAM menyatakan, polisi patut diberi penghargaan karena berhasil menyelesaikan kerusuhan Mako Brimob dengan pendekatan lunak.

"Kalau mengalami eskalasi lebih lanjut akan berpengaruh terhadap jalannya pilkada," ujar Munafrizal.

Abdul Hakim akan dimakamkan usai salat Jumat di Kober Kemang Pratama 3.

"Rencana nanti jam salat jumat dibawa ke masjid dulu, lalu solat Jumat kemudian langsung dimakamkan di Kemang Pratama 3," kata Sandra.

KPU menyatakan sudah berupaya maksimal untuk mendorong penduduk melakukan perekaman data e-KTP agar bisa menggunakan hak pilih saat Pilkada 2018.

Komnas HAM mempertanyakan lokasi para terduga teroris itu diamankan setelah ditangkap.

Revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 perlu dilakukan khususnya pada poin bahwa pemilih harus memiliki e-KTP.