Indeks Komnas Ham

Choirul Anam mengatakan, salah satu faktor penyebab terjadinya persekusi adalah penggunaan istilah dan bahasa yang tidak tepat untuk menyebut kaum minoritas.

Pihak kepolisian dinilai wajib bertanggung jawab terhadap pemulihan kesehatan Agustinus.

KontraS menuntut Komnas HAM agar mendesak pemerintah untuk membuka dokumen TPF kasus pembunuhan Munir.

Komnas HAM menyoroti potensi warga kehilangan hak pilihnya hingga kerawanan polemik isu SARA saat Pilkada Serentak 2018.

Menurut Komnas HAM, hak pilih kelompok rentan masih kurang diperhatikan KPU dan Bawaslu.

Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mengatakan pihaknya akan memperlajari dan mengkaji berkas peristiwa Kudatuli, dan akan diproses sesuai standar lembaganya.

Riza juga meminta agar pengusutan kasus-kasus HAM tak digunakan untuk menyudutkan individu tertentu. "Harus fair dan adil," kata Riza.

PDIP menyambangi Komnas HAM untuk meminta lembaga tersebut memeriksa kembali kasus Kudatuli.

Kudatuli adalah kasus penyerangan terhadap Kantor Pusat PDI pro-Megawati Soekarnoputri di Jalan Diponegoro kawasan Jakarta Pusat.

Komnas HAM menilai pembubaran acara diskusi mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya melanggar hak berpendapat dan berserikat.

Komnas HAM dikritik belum memainkan peran penting dalam mendorong penyelesaian masalah pelanggaran hak asasi manusia di level ASEAN.

Kejaksaan Agung dinilai tidak bisa terus menyatakan bahwa berkas bukti permulaan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu belum lengkap.

Polri lebih transparan dibanding TNI sebab peradilan militer masih tertutup untuk Komnas HAM.

“Ini kan baru laporan belum ada berkas pengaduan masuk ke Komnas. Tentu saja kami akan coba mencermati laporan yang ada."

Choirul Anam memastikan ada temuan pelanggaran HAM dalam kasus Novel Baswedan.

Yusuf ditangkap karena masalah berita. Ia meninggal saat menjalani tahanan di Lapas Kotabaru. Yusuf menderita sakit kronis sejak 2012.

YLBHI menilai ada alasan kuat yang mendasari permintaan Komnas HAM untuk memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Wapres Jusuf Kalla menganggap permintaan hak penyidikan dan penuntutan penyelesaian kasus HAM oleh Komnas HAM sebagai sesuatu yang berlebihan.

Berkas penyelidikan perkara dugaan pelanggaran HAM sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung namun belum ada titik terang.

Komnas HAM menegaskan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu harus melalui jalur hukum.