Indeks Komnas Ham

KMN mendesak Komnas HAM membentuk TGPF lantaran selama ini kematian ratusan petugas pemilu tersebut belum mendapatkan hasil diagnosis yang jelas.

Komnas HAM beranggapan, perlakuan terhadap narapidana yang dilakukan petugas lapas telah melanggar aturan. Karenanya Dirjen PAS tidak bisa sekadar menjatuhkan sanksi kedisiplinan dalam kasus tersebut.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, menitipkan pesan, siapapun yang nanti akan memenangkan Pemilu 2019 agar tetap memperjuangkan penuntasan masalah-masalah HAM.

Pemilih di rumah sakit belum semua terfasilitasi. Kemudian, warga binaan pemasyarakatan juga belum ada yang punya KTP.

Hari pencoblosan 5 hari lagi yakni Rabu (17/4/2019). Komnas HAM bersama sejumlah lembaga sipil mendukung Pemilu 2019 berlangsung damai.

Komas Ham bakal menanggil saksi Peristiwa Paniai Papua melibatkan pemegang kebijakan soal keamanan Papua berdasar struktur komando. 

Penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua berlangsung Mei-Juli 2019 oleh komisi ad hoc Komnas HAM yang telah dibentuk.

Selain warga binaan dan tahanan, berdasar temuan Komnas HAM pasien rumah sakit juga menjadi ancaman yang akan kehilangan hak pilihnya.

Amiruddin mengingatkan negara harus menjamin hak pilih seseorang bisa terpenuhi dan tak terhalang hanya karena ada hambatan dalam proses administratif.

Komnas HAM menilai aparat sipil harus bersikap netral dalam pemilu. Selain itu, bila ada pemaksaan memilih satu paslon tertentu melanggar aturan internasional.

Komnas HAM menilai posisi Indonesia di dunia internasional dalam debat tak tegas. Misalnya, dalam kasus Rohingnya dan Palestina. Serta perlindungan WNI di Arab Saudi dan Hongkong.

"Kita tidak mau memperdebatkan soal gagasan, silahkan saja publik. Tetapi soal keamanan tidak banyak diungkap," kata Ketua Komnas HAM.

Komnas HAM menilai isu HAM dalam pemerintahan tak dibahas dalam dua capres dalam debat ke-4.

Kasus menghilangnya WNI atas nama Ruth Rudangta Sitepu di Malaysia dinilai harusnya tak memakan waktu jika pemerintah Indonesia sigap berdiplomasi dengan pihak Negeri Jiran.

Pigai mendesak Presiden Jokowi segera mencopot Wiranto sebagai Menkopolhukam sebelum Pemilu 17 April mendatang.

Komnas HAM mengaku belum menerima pengaduan terkait hilangnya WNI Ruth Rudangta Sitepu di Malaysia pada pertengahan 2017 lalu.

"TNI maupun Polri bisa saja diberi jabatan. Misalnya di BNN, SAR, BNPT dan sebagainya, karena posisi tersebut penting bagi TNI yang punya pengalaman terkait itu."

Komnas HAM mengkritik pembahasan dalam debat cawapres pada Minggu malam kemarin masih Jakarta-Sentris dan belum memperhatikan persoalan di kawasan pedalaman dan terpencil.  

Menurut Komnas HAM, TKI di luar negeri saat ini kurang mendapat perlindungan, terutama yang menjadi pembantu rumah tangga. 

Komnas HAM menilai kedua cawapres tak membahas mengenai hak dasar pendidikan warga negara Indonesia yang harusnya dipenuhi. Padahal saat ini pendidikan cenderungan komersial.